Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Satu bulan enam hari jelang pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Walikota (Pilkada) serentak 2015, Bawaslu, KPU, dan DKPP melakukan audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11). Audiensi tersebut dalam rangka membahas sejauh mana persiapan Pilkada serentak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak mengatakan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang akan menggelar Pilkada Serentak 2015 harus disoroti lebih mendalam. Hal itu terkait adanya kenaikan cukup signifikan jumlah pemilih tetap di sejumlah daerah yang berpotensi dimanipulasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sejumlah pegiat pemerhati pemilu mulai mendengungkan agar anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) dibiayai oleh Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Sebab, pembiayaan pilkada melalui Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) bisa berpotensi melahirkan konflik kepentingan terhadap Penyelenggara Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta aparat keamanan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik di setiap daerah supaya diperkuat menjelang perhelatan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. "Sumber-sumber konflik harus dicermati oleh intelijen, kepolisian, panitia pengawas, dan masyarakat," ujarnya baru-baru ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR RI kembali melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) di Ruang sidang Komisi II DPR Senayan Jakarta, Jum’at (23/10).
RDP yang dihadiri Ketua dan Sekjen Bawaslu ini membahas tentang rincian alokasi anggaran tahun 2015 berdasarkan program kegiatan dan jenis belanja beserta tingkat penyerapan anggaran serta pagu anggaran tahun 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi membentuk Satuan Tugas Pengawasan terhadap Netralitas dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara. Pembentukan Satgas tersebut bertujuan memberi sanksi tegas bagi ASN nakal yang terbukti melakukan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Wakil Presiden Jusuf Kalla menghimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bertindak netral dan tidak berpihak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. ASN yang terbukti tidak netral dan melanggar aturan, menurutnya harus diberikan sanksi tegas.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah meminta KPU Kota Balikpapan segera memberikan kepastian hukum terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu calon walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2015. Kepolisian diminta membantu KPU menyelidiki kasus tersebut
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) serentak 2015 mulai marak terjadi. Melalui nota kesepahaman pengawasan netralitas ASN yang sudah ditandatangani beberapa waktu lalu, Bawaslu terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk mencegah keterlibatan ASN yang lebih masif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan forum atas unsur Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI yang bertugas menangani tindak pidana pemilu, pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden, dan tindak pidana pemilihan, terus diaktifkan pasca penandatangan Keputusan Bersama di awal Oktober silam. Tim Sentra Gakkumdu yang ada di daerah terus dibekali dengan hal-hal yang berkaitan upaya penanganan pelanggaran Pemilu.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan mahasiswa sebagai kaum intelektual sekaligus sebagai pemilih pemula memiliki peran yang srategis dalam menentukan calon pemimpin kedepan terutama pada pilkada serentak tahun 2015. Tak hanya itu, mahasiswa menjadi barometer dan tolak ukur dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati (Kohati PB HMI) Jawa Barat mendorong agar pemilih perempuan dapat terlibat aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Kohati PB HMI berharap pemilih perempuan memiliki peran strategis dalam proses demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bencana kabut asap di sejumlah daerah di tanah air akibat kebarakan hutan dan lahan mulai mengganggu tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember mendatang. Sedikitnya terdapat 48 kabupaten/kota di lima provinsi yang terkena dampak asap yang kian parah.
Sebarannya antara lain Kalimantan Tengah (Kalteng) 14 daerah, Sumatera Selatan (Sumsel) tujuh daerah, Riau Sembilan daerah, Kalimantan Barat (Kalbar) tujuh daerah, dan Jambi 11 daerah.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menargetkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran tahun 2015. Hal ini disampaikan Kepala Sekretariat Jawa Barat, Eliazar Barus, dalam pembukaan Kerja (Raker) Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Kota di Hotel Horison Bandung, Senin (26/10).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI menerima kunjungan International Foundation for Electoral Systems (IFES), Rabu (28/10). IFES menyambangi Thamrin 14 untuk membahas persoalan politik uang, pengelolaan keuangan partai politik dan kaitanya dengan pemilu di Indonesia.
