Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto mengatakan bahwa persoalan yang paling sulit dalam penyelenggaraan Pemilu adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam persoalan itu, Mendagri atau KPU juga menjadi pertanyaan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Praktik politik uang dalam perhelatan pemilu kerap dianggap sebagai momok pemicu konflik. Demikian anggapan itu kembali mengkhawatirkan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 yang sebentar lagi akan digelar. Setidaknya, pengalaman penyelenggaraan pilkada 10 tahun terakhir membuktikan fenomena tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bencana kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan di berbaai daerah di Tanah Air sungguh menyita perhatian dan dipastikan mengganggu tahapan hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 ini. Meski demikian, penyelenggara pemilu berkomitmen tetap menggelar pesta demokrasi lokal itu 9 Desember mendatang dan mensukseskannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pro Demokrasi Bersih menyambangi Kantor Bawaslu RI untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015, Kamis (29/10).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menindaklanjuti informasi mengenai dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pencalonan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Bontang Tahun 2015 dan pemanfaatan fasilitas pemerintah daerah untuk berkampanye oleh pasangan calon petahana, Bawaslu mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Bawaslu RI, Senin (2/11).
Depok, Badan Pengawas Pemilu – Pemilih muda merupakan generasi baru pemilih yang memiliki sifat, karakter, latar belakang, pengalaman, dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis, dan juga mandiri.
Atas dasar itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menggelar Rock The Vote Indonesia di Taman Lingkar Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Depok, Minggu (1/11).
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan, kewenangan secara formal fungsi pengawasan memang melekat pada lembaga pengawas pemilu. Menjelang pilkada serentak 9 Desember 2015 nanti, tentunya pengawasan ini menjadi sebuah tantangan yang sangat luas. Pengawas pemilu jika tidak melibatkan para pihak seperti masyarakat sipil, perguruan tinggi, mahasiswa, pemilih pemula, pengawasan tidak akan bisa optimal.
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI, Muhammad menekankan para pasangan calon dan mengajak para tim suksesnya untuk ikut berkompetisi secara sehat dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 nanti. Selain itu, memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu untuk mengelola dan menegakkan aturan dalam pilkada ini dan bisa diterima disemua lapisan masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sungguh-sungguh mencermati persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena sebagai acuan pengadaan logistik. Dalam hal ini, ruang pemutakhiran melalui Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1) dan DPTb2 perlu dimaksimalkan.
Imbauan itu penting, mengingat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 tinggal sebulan lagi. Untuk itu, validasi DPT harus menjadi fokus utama KPU, karena data yang diumumkan belum mengakomodasi seluruh pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD tidak melakukan manipulasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada. Ada indikasi 10 daerah melakukan pemotongan anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyatakan siap mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Pernyataan tersebut disampaikan saat Komisi A melakukan audiensi sekaligus kunjungan kerja ke Bawaslu RI, Senin (2/11).
JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperketat seleksi lembaga pemantau di daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan calon tunggal. Bawaslu mengkhawatirkan lembaga pemantau bakal menjamur setelah Mahkamah Konstitusi (MK)
mengeluarkan peraturan memberikan hak kepada lembaga pemantau mengajukan gugatan pilkada di daerah calon tunggal.
Batam, Badan Pengawas Pemilu – Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari puncak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Berkaitan dengan itu, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melaksanakan rapat pembekalan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk perselisihan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi (MK) Gelombang I di Hotel Novotel Batam, Senin 2 hingga 4 November 2015.
