Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan Bawaslu, KPU, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara pemilu meski DKPP telah resmi menginduk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak medio Agustus lalu.

Dia menegaskan, secara yuridis memang antara ketiga lembaga tersebut berbeda. Namun secara fungsi, baik Bawaslu, KPU, dan DKPP merupakan satu kesatuan sebagai lembaga penyelenggara pemilu di republik ini.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan makna penting pesan Proklamator Mohammad Hatta dalam memperingati 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dia bilang, Bawaslu membutuhkan para pengawas pemilu yang berintegritas dan profesional.

"Izinkan saya mengutip pesan Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, itu sulit diperbaiki," ucapnya dalam amanah upacara HUT RI 74 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, tugas pengawasan pemilu merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Proklamator Soekarno menurutnya, pernah menyampaikan semangat perlu dibangunnya organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara pada 1949. Demikian amanah Abhan yang bertindak sebagai pembina upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia (RI ) di Kantor Bawaslu Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tepat 15 Agustus 2019, Bawaslu tingkat kabupaten/kota berusia setahun sebagai lembaga permanen. Struktural dan jajaran kabupaten/kota sendiri dilantik pada 15 Agustus 2018 lalu di Jakarta. Saat itu, Bawaslu melantik 1.914 pimpinan Bawaslu tingkat kabupaten/kota dan mendapat Rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan kategori "Pelantikan Pejabat Publik Terbanyak".

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang semula di bawah naungan sekretariat jenderal (setjen) Bawaslu, kini telah berganti menjadi sekretariat tersendiri dan menginduk kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Laporan Temuan Pelanggaran Harus Munculkan Eksistensi Bawaslu 

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu 2019 harus memunculkan eksistensi Bawaslu sebagai pemutus dugaan pelanggaran pemilu.

Baca juga: Dewi Minta Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bernilai Akademis 

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta penulisan laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu 2019 harus bernilai akademis. Produk laporan ini menurutnya tak hanya bersifat informatif, tapi harus bisa menjadi rujukan ilmiah.

"Jadi informasinya bukan hanya sekadar penyajian data-data tapi bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat," pintanya dalam Rapat Lanjutan Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Bogor Jawa Barat, Rabu (14/8/2019).

Sentul, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan setelah Pemilu. Dirinya pun mengingatkan, penyelesaian laporan hasil pengawasan yang menjadi tanggung jawab jajaran Bawaslu dengan tujuan menjaga kepercayaan publik.

Sentul, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, setiap daerah pasti punya kekayaan khazanah dalam proses pengawasan, pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa dengan pengalaman-pengalaman berbeda. Oleh karena itu, dia meminta hasil kerja tersebut tidak hanya dikodifikasi, dikumpulkan, dan dipilah, tetapi juga harus dituliskan dalam bentuk laporan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meluruskan tuduhan yang mengatakan Bawaslu telah melampaui kewenangannya dalam melakukan intervensi terkait putusan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagja merunut penanganan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019. Menurutnya, yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai aturan.

Trenggalek, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan kunjungan pengawasan atas penghitungan suara ulang untuk empat TPS di Kecamatan Trenggalek, Jawa Timur, Senin (12/8/2019). Dia pun meminta jajaran Bawaslu Trenggalek dan Bawaslu Jawa Timur (Jatim) melakukan pengawasan secara ketat agar KPU Trenggalek melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76-03-14 yang dibacakan pada 7 Agustus 2019 secara adil.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin Bawaslu menganjurkan KPU melakukan evaluasi KPU tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan penghitungan suara ulang. Hal tersebut menurutnya agar tak terjebak opini publik adanya kecurangan di tingkat TPS.

"Kita serahkan ke KPU. Apakah ada masalah teknis atau sumber daya manusia yang berhubungan dengan penghitungan suara ulang ini," katanya di Kantor KPU Surabaya, Senin (12/8/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Jawa Barat (Jabar) Yusuf Kurnia menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawasi penyandingan data formulir C1 dengan formulir model C1-Plano untuk TPS-TPS di Desa Telagamurni, Cikarang Barat, Bekasi.

"Bawaslu akan melakukan pengawasan. Kita kerja lagi dan harus siap," tutur Yusuf di Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kota Solok melakukan 'sistem jemput bola' dengan melakukan kunjungan ke kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Solok, Kamis (8/8/2019) Kunjungan ini guna menyampaikan rencana kerja sama bidang keterbukaan informasi.

Rombongan dipimpin Ketua Bawaslu Solok Triati bersama dua Anggota Bawaslu Solok; Rafiqul Amin dan Budi Santosa. Hadir pula Koordinator Sekretariat Bawaslu Solok Agustin Melta.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, hasil pengawasan Bawaslu berguna dalam pembuktian sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg). Beberapa putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan keterangan tertulis dan bukti-bukti dari Bawaslu.

Hal ini pun menguatkan pertimbangan untuk putusan penghitungan suara ulang. "Seperti di Provinsi Jawa Timur, Papua Barat, dan Aceh," kata Koordinator Divisi Hukum Bawaslu ini di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/8/2019).