Bawaslu Susun "Positioning Paper' Jelang Seminar Nasional Penanganan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo tengah mempersiapkan penyusunan positioning paper terkait kewenangan Bawaslu dalam kepemiluan. Mengingat hal ini akan menjadi bahan diskusi dalam seminar nasional peningkatan kualitas penanganan pelanggaran pemilu.

Menurutnya, 'position paper'merupakan dokumen berisi bagaimana negara yang kita wakili memposisikan dirinya terhadap suatu isu dan bagaimana negara memandang isu tersebut.

Ajak Diskusi, Fritz Harap Pilkada 2020 Penuhi Akses Pemilih Rentan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Fritz Edward Siregar menyebutkan, Pemilu 2019 menyisakan pekerjaan rumah untuk diperbaiki. Salah satunya tentang aksesibilitas pemilih rentan, terutama bagi disabilitas.

Aksesibilitas, menurut Fritz, adalah salah satu hal yang penting dalam proses pemilihan, terutama akses terhadap pemilihan rentan. Karena itu, dia mengajak kaum rentan berdiskusi apakah akses-akses tersebut telah diberikan atau belum.

Bagja Ajak Mahasiswa UIN Antasari Kawal Demokrasi Indonesia
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Salah satu peran mahasiswa yang dianggapnya penting dalam mengawal demokrasi adalah dengan tidak takut untuk mengritik pemerintah jika menemukan keganjilan.

Hoaks dan Ujaran Kebencian di Medsos, Fritz : Tangkal dengan Pesan Positif
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkam, salah satu cara menangkal hoaks dan ujaran kebencian di media sosial (medsos) yaitu dengan menyebarkan pesan-pesan positif kepada publik.

"Banyak orang yang melakukan menanggapi negatif ataupun ujaran kebencian di medsos. Kenapa kita (Bawaslu) tidak menangkalnya dengan menyebarkan hal-hal dan pesan yang baik di medsos," katanya saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita yang diselenggarakan oleh Bawaslu Maluku Utara di Ternate, Jumat (8/11/2019).

Fritz: Humas Harus Perkuat Citra Lembaga
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, peran hubungan masyarakat (humas) harus mampu memperkuat citra lembaga. Sehingga, kata dia, humas harus bisa menginformasikan kepada masyarakat apa saja hal yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh Bawaslu.

Tiga Potensi Masalah Pilkada 2020 Terkait PKPU
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan soal tiga permasalahan yang mungkin akan dihadapi Bawaslu daerah. Tiga masalah tersebut tentang Peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan, larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pilkada, dan pengesahan UU Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota).

Masyarakat Harus Tahu Ada Peran Perempuan Pengawas Sukseskan Pemilu
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, kinerja perempuan pengawas pemilu harus tersampaikan ke masyarakat secara luas. Menurutnya, masyarakat harus tahu bahwa di balik sukses Pemilu 2019, terdapat perempuan pengawas pemilu yang ikut serta mengawal.

Bagja Ingatkan Potensi Konflik Pilkada 2020
Ditulis oleh : nurisman pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memberikan catatan hasil evaluasi pemilu 2019 dan memaparkan potensi konflik di daerah menjelang Pilkada 2020.

Fritz Kecewa Banyak Kasus Politik Uang Berhenti di Tengah Jalan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan rasa kecewa dengan banyaknya kasus politik uang pada Pemilu 2019 tidak ada kejelasan atau berhenti di tengah jalan. Dari 380 putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh putusan pengadilan, baik oleh pengadilan negeri (PN) atau pengadilan tinggi (PT), menurutnya hanya ada 45 putusan terkait politik uang.

Hadapi Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Riau Siapkan Program Masuk Desa
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi gelaran Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Riau menyiapkan program pengawasan masuk desa. Posko pengawasan di tiap desa bakal didirikan sebagai wadah sosialisasi dan penerimaan aduan dugaan pelanggaran. Serta, pelibatan tokoh masyarakat guna memaksimalkan pengawasan.

Fritz Jabarkan Dilema Pengawasan Hoaks dan Penanganan Politik Uang
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawasalu Fritz Edward Siregar menjabarkan, adanya dilema dalam pengawasan hoaks di media sosial (medsos) dan penanganan pelanggaran pidana pemilu, khususnya politik uang. Hal ini dia utarakan saat menjawab pertanyaan para wartawan di sela kegiatan Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (6/11/2019) malam.

Fritz Jelaskan Yang Dilakukan Humas Bawaslu di Era Milenial
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan arti penting fungsi hubungan masyarakat (humas). Dia membeberkan, ada empat fungsi humas sebagai suara Bawaslu serta empat hal yang dilakukan di era milenial.

Dikunjungi Mahasiswa UI, Bagja Jelaskan Tupoksi Bawaslu
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu dikunjungi puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Fakultas Hukum Kelas Internasional Angkatan 2018. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja pun menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi tahapan pemilu.

Di depan mahasiwa yang mengenakan jaket kuning, Bagja mengungkapkan kerja Bawaslu, mulai dari pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini menurutnya seperti yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Fritz Jelaskan Beda Durasi Penanganan Pelanggaran Administrasi untuk Pemilu dan Pilkada
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Bengkulu Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan perbedaan durasi penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau yang biasa disebut UU Pilkada.

Fritz: Bawaslu Kabupaten/Kota Dapat Gunakan Diskresi dalam Penandatanganan NPHD
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, Bawaslu tingkat kabupatenab/kota dapat menggunakan diskresi sebagai solusi hukum dalam mengatasi persoalan terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal itu disampaikannya dalam Seminar Eksaminasi Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepada Daerah, di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Selasa (5/11/2019).