Berita

Sigi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengaskan, pemilu bukanlah milik peserta pemilu dan bukan juga milik penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Lebih dari itu, pemilu adalah milik rakyat Indonesia sehingga tanggung jawab menyelamatkan pemilu merupakan kewajiban bersama.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan menghadiri kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (5/11/2019).

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan capaian prestasi Bawaslu dan seluruh jajarannya melalui kinerja pengawasan dan pencegahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 dan Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 Gelombang II di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (5/112019). Berbagai prestasi Bawaslu ini akan disampaikan dalam pertemuan KPU tingkat ASEAN awal Desember mendatang.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, beberapa catatan persiapan Pilkada Serentak 2020. Mulai dari anggaran tahapan pendaftaran, netralitas aparatur sipil negara (ASN), partisipasi masyarakat, dan berbagai permasalahan lain yang perlu diantisipasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Lembaga pengawas pemilu berkonsultasi mengenai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Wonogiri, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi kinerja penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya pada Pilkada Serentak 2020. Kinerja penyelenggara yang baik menurutnya merupakan salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi.

"Kami ajak masyarakat untuk sama-sama menciptakan tahapan penyelenggara pemilu yang punya integritas tinggi," ucapnya dalam acara Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Wuryorejo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2019) sore.

Kabupaten Ponorogo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta masyarakat ikut terlibat mengawasi tahapan seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Menurutnya, publik berhak untuk melaporkan jika ada proses perekrutan yang tidak berjalan sesuai aturan seperti ada calon Panwascam berlatar belakang partisan salah satu partai politik.

Perlu diketahui, dua pekan mendatang, Bawaslu mulai melakukan rekrutmen pengawas pemilu jajaran Ad hoc (sementara). Bawaslu mencari masyarakat yang punya integritas tinggi untuk menjadi Panwascam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bercermin Pemilu 2019, Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyoroti kampanye melalui media sosial (medsos) yang dinilainya bermasalah. Menurut dia, permasalahan yang ditimbulkan akibat kampanye di medsos tidak terbayangkan sebelumnya.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menyamakan pemahaman Bawaslu dan KPU, Ketua Bawaslu Abhan ingin setiap rapat koordinasi (rakor) dua lembaga ini menghadirkan jajaran penyelenggara tingkat Ad hoc (sementara). Mulai Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sampai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Padang Sidempuan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mendapatkan hibah berupa lahan tanah dari pemerintah daerah (pemda) Tapsel. Dapat hibah tanah, Bawaslu Tapsel diharapkan lebih semangat mengawal pelaksanaan pilkada maupun pemilu.

Ketua Bawaslu Sumatra Utara (Sumut) Syafrida R Rasahan berharap, dengan dapatnya lahan tanah semoga segera dibangun kantor untuk Bawaslu Tapsel. Harapannya, bisa melahirkan semangat baru dalam mengawal pemilu dan pilkada ke depan.

Ngawi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta kepada partai politik (parpol) agar mengajukan calon kepala daerah (cakada) yang punya integritas tinggi dalam Pilkada Serentak 2020. Dia meyakini, persoalan korupsi yang menjerat para kepala daerah karena diawali proses politik transaksional.

Hal itu dikatakan Abhan saat membuka acara Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (2/11/2019).

Padang Sidempuan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jelang Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 wilayah, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Bawaslu daerah untuk menjaga jarak dengan calon kepala daerah.

Padang Sidempuan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan, jajaran Bawaslu daerah yang wilayahnya menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 untuk antisipasi terkait adanya perbedaan penanganan pelanggaran untuk pemilu dan pilkada.

Bagja menjelaskan, ada perbedaan kewenangan penanganan pelanggaran. Menurutnya, untuk pemilu diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara penanganan pelanggaran Pilkada diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memaparkan, ada lima evolusi penyelesaian sengketa pemilu dalam sejarah demokrasi bangsa ini. Beragam perubahan ini dilakukan untuk menyederhanakan regulasi demi tercapainya keadilan pemilu bagi semua pihak.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengapresiasi hasil diskusi yang banyak memberikan catatan terhadap evaluasi hasil penanganan pelanggaran pOemilu 2019 ini. Dia berharap catatan dan masukan yang disampaikan oleh narasumber dalam Foccus Group Discussion (FGD) Menata Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Jakarta, Jumat, (1/11/2019) dapat menjadi kemajuan demokrasi pemilu.

Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak warga serta komunitas masyarakat di Sleman, Yogyakarta memastikan hak politiknya terwadahi dalam Pilkada Serentak 2020.

Fritz ingin warga Sleman mengemukakan kendala-kendala yang kerap kali terjadi ketika proses pemilu atau pilkada sehingga membuat hak politik warga negara tidak tersalurkan. Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Sosialisasi Tatap Muka Kepada Pemilih Rentan di Sleman, Yogyakarta, Jumat (1/11/2019)