Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Seminar Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu sangat bermanfaat bagi perspektif membangun masa depan Bawaslu. Dia meyakini, Bawaslu sedang bertransformasi menuju lembaga yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

"Bawaslu berupaya membuat beberapa temuan-temuan baru dan hal baru yang diidamkan oleh proses demokratisasi di Indonesia," ungkapnya saat menutup seminar, Kamis (28/11/2019) sore.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu disarankan untuk merekrut penyidik serta penuntut dari Kepolisian dan kejaksaan yang memahami seluk beluk pemilu. Hal ini bertujuan memudahkan Bawaslu dalam upaya menegakkan hukum pemilu.

Hal itu dikatakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi dalam Seminar Nasional Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

"Bawaslu sebaiknya coba buka ruang untuk rekrut penyidik dan penuntut yang kapabel serta punya integritas yang tinggi," tuturnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyadari penegakan hukum pemilu belum berjalan efektif. Menurut dia, terdapat beberapa persoalan yang menghambat proses penegakan hukum pemilu.

Abhan menjelaskan, hambatan pertama, yakni terdapat pengaturan yang kurang jelas dalam norma-norma hukum atau perundang-undangan pemilu. Hal ini baginya menimbulkan banyak penafsiran. Dia mencontohkan seperti pengaturan kampanye, politik uang, subjek hukum pelaksana, peserta, dan tim kampanye.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, pengaturan pengawasan pemilu dari tahun 1982 sampai 2019 berkembang cukup baik. Aturan kelembagaan, unsur-unsur pembentukan serta tugas kewenangan Bawaslu berevolusi menjadi tetap, kuat dan mandiri.

Purworejo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di beberapa daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan bentuk sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) khususnya di Kabupaten Purworejo yang bertujuan mencegah potensi pelanggaran pemilu secara massif, Kamis (28/11/2019).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umun - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mohamad Afifuddin berharap, sosialisasi pengawasan menyentuh semua golongan masyarakat, termasuk kalangan disabilitas. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memasukan running text (tulisan berjalan) di setiap produk sosialisasi yang menggunakan video.

Baca juga: Afif: Kader Pengawas Penguat Demokrasi 

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umun - Anggota Bawaslu Mohammad Afifuddin melepas kader Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kota Bandung. Dalam sambutannya Afif mengatakan, kehadiran kader pengawas partisipatif sebagai penguat demokrasi di Indonesia.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak seluruh anggota Bawaslu untuk melakukan hal yang berbeda dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terutama untuk Pilkada 2020 mendatang dengan kerja nyata.

Salah satu hal yang berbeda itu, kata Fritz, dengan tidak hanya sekadar berbicara pengawasan partisipatif semata, melainkan dengan kerja nyata.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan, jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 agar tidak terlena dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Menurutnya, meskipun mediasi memberikan kemudahan, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian melalui ajudikasi tetap dilaksanakan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai eksistensi Bawaslu di provinsi maupun kabupaten/kota sudah meningkat. Menurutnya saat ini Bawaslu memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) yang perlu segera disosialisasikan, khususnya bantuan hukum.

Baca juga: Bagja Harap Mediator Siap Selesaikan Sengketa Pilkada 2020 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap Bawaslu daerah siap untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa. Menurutnya, hal ini penting untuk menyambut Pilkada 2020.

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, generasi muda dalam Pilkada tahun 2020 memegang peran penting. Karena itu, dia meminta adanya peningkatan partisipasi pengawasan kaum muda melalui berbagai cara.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemerintah yang saat ini sedang menggaungkan omnibus law (penggabungan beberapa UU) menjadi momentum perbaikan regulasi kepemiluan. Koordinator Hukun, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota wajib berperan melakukan fungsi pengawasan Pilkada Serentak 2020. Dia pun berharap pemerintah punya semangat melakukan perubahan UU Pilkada dan UU Pemilu secara bersamaan.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi menjawab wacana kepala daerah dipilih DPRD, Ketua Bawaslu Abhan meminta peningkatan hasil pengawasan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, perlu melakukan memaksimalkan identifikasi masalah dan upaya pencegahan.

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Bawaslu tingkat kabupaten/kota untuk selalu menjaga etika dan hukum dalam melaksanakan tupoksi sebagai pengawas pemilu.

"Jajaran pengawas pemilu harus bisa dan mampu menjaga etika dan hukum, apalagi menghadapi Pilkada 2020 di Provinsi Jambi," ingatnya saat menjadi narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM tentang Hukum dan Etika bagi Jajaran Pengawas Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Jambi, Minggu (24/11) malam.