close× Call Us
close×

Berita

Bawaslu Akan Usul ke KPU Tak Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2020
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Manggarai Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan mengusulkan kepada KPU untuk tidak menggunakan aplikasi sistem rekapitulasi secara elektronik (Sirekap) untuk gelaran Pilkada 2020. Bawaslu berencana mengusulkan hal tersebut dalam bentuk pengiriman surat usulan kepada KPU.

"Kami (Bawaslu) hari ini sudah menyusun draf surat ke KPU. Bawaslu mengusulkan untuk tidak menggunakan Sirekap," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 di Nusa Tenggara Timur, Senin (9/11/2020).

Fritz Minta Jajaran Bawaslu Susun Keterangan Tertulis secara Lengkap
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Banyuwangi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta seluruh jajaran Bawaslu saat menyusun keterangan tertulis bukan hanya untuk menjawab pokok permohonan saja. Tetapi sebagai the final performance kerja pengawasan Pilkada Serentak 2020. Kinerja Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) bisa dimasukkan ke dalam keterangan tertulis.

Tutup Rakornas, Abhan Sebut Penyelesaian Sengketa Bawaslu Embrio Peradilan Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menganggap divisi penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu sebagai "embrio" peradilan khusus pemilu. Alasan tersebut menurutnya karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu diberi wewenang tambahan melakukan penanganan pelanggaran administrasi dan pencalonan pemilu yang putusannya final dan mengikat.

Kode Etik Mengikat dan Wajib Dipatuhi Penyelenggara, Bagja Minta Pengawas Pilkada Tak Bedakan Peserta
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan kode etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu, baik jajaran Bawaslu maupun KPU. Dengan tetap patuh atas aturan yang ada, dia yakin tidak ada lagi penyelenggara pemilu diberhentikan dengan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bagja: Bawaslu Kabupaten/Kota Tak Boleh Tolak Cakada Ajukan Sengketa
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu Kabupaten/Kota tidak menolak pasangan calon (paslon) yang merasa hak konstitusionalnya tercedarai dalam pencalonan Pilkada 2020 untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu. Hal itu disampaikannya saat membuka Rakornas Evaluasi Kualitas Putusan dan Implikasi Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Sabtu (7/11/2020).

Tangani 12 Kasus Dugaan Politik Uang, Bawaslu Tarakan Adakan Sosialisasi Bersama Tokoh Agama
Ditulis oleh : Bawaslu Kota pada :
Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran praktik politik uang, Bawaslu Kota Tarakan menggandeng tokoh agama setempat. Sejauh ini diketahui, Bawaslu Tarakan sudah menindaklanjuti 12 kasus dugaan pelanggaran politik uang.
 
Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kota Tarakan, Dian Antarja menyampaikan dari 12 kasus, terdapat 10 temuan pembagian uang pada saat kampanye paslon namun 2 kasus adalah laporan dari masyarakat. Dia menegaskan semua kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan.
 
Fritz : Tindak Tegas Siapapun Yang Menghalangi Tugas Pengawas
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Dumai, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin, Fritz Edwards Siregar mengatakan tugas pengawasan tahapan kampanye yang sedang berlangsung banyak timbulkan permasalahan, sehingga dibutuhkan kepercayaan diri serta tindakan tegas. Pengawas pemilu tidak boleh takut saat melakukan tugas pengawasannya terutama pengawasan pada masa kampanye pada saat sekarang ini. 
 
Kapasitas SDM Perempuan Kurang, Dewi : Kebijakan Masih Diskriminatif
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilhan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan dalam dunia penyelenggara pemilu belum mencukupi. Pengetahuan perempuan tentang kepemiluan, pengalaman dan jejaring, proses seleksi serta kepentingan politik menjadi salah satu sumber masalah yang dihadapi saat ini.

Dewi Harap Porsi Perempuan Dalam Berbangsa dan Bernegara Harus Sama
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap aktifitas perempuan dalam berbangsa dan bernegara harus dipandang sama. Meskipun secara konteks politik afirmasi perempuan dalam politik hanya 30 persen.

"Cara berpikir adil terhadap perempuan itu harus bersifat distributif. Tidak cukup hanya dengan kata-kata tetapi harus diwujudkan," ujarnya dalam Penguatan Kelembagaan Membangun Organisasi Bawaslu Yang Adil Gender yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Timur di Malang. Jumát (7/11/2020).

Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye, Dewi Minta Laporan Kerja Pengawasan Disiapkan
Ditulis oleh : Muhtar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajarannya menyiapkan dengan cermat laporan kerja pengawasan dalam Pilkada 2020. Laporan tersebut nantinya akan sangat berguna ketika Bawaslu menjadi pemberi keterangan dalam sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Siapkan Alat Bantu Pedoman Pengawasan Pilkada, Abhan: Pengawas TPS Harus Tahu Sistem E-Rekap
Ditulis oleh : anastasia ratri pada :

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu sedang menyiapkan buku saku panduan, bimbingan teknis (bimtek), modul, dan tutorial sebagai pedoman pengawasan Pilkada Serentak 2020. Hal ini menurut Ketua Bawaslu Abhan juga dalam mempersiapkan pengawasan elektronik rekapitulasi (e-rekap) yang tengah dipersiapkan oleh KPU.

Wujudkan SPBE, Bawaslu Susun Tata Kelola Database Terintegrasi 514 Kabupaten/Kota
Ditulis oleh : nurisman pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berencana akan membangun database pusat data informasi (Pusdatin) yang terintegrasi ke seluruh 514 Bawaslu Kabupaten/Kota dan 34 provinsi pada tahun 2021. Upaya ini dilakukan guna mensinergikan tata kelola database yang terintegrasi serta mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang baik.

Sebutkan Tindak Pidana Pilkada yang Sering Terjadi, Abhan: Paslon Lebih Takut Sanksi Administrasi
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Di hadapan peserta acara Lokakarya Divisi Hukum Polri dengan tema Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19, Rabu (4/11/2020), Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan dugaan pidana yang sering terjadi dalam pemilu atau pemilihan (pilkada). Meski begitu, dia meyakinkan, sanksi administrasi seperti diskualifikasi sebagai peserta yang paling ditakuti oleh para pasangan calon (paslon).

Sentra Gakkumdu Riau Tangani Sembilan Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pilkada 2020
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
 
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Provinsi Riau, sejauh ini berdasarkan laporan pengawasan tahapan kampanye, telah menangani sembilan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana dalam Pilkada Serentak 2020 yang tersebar di sembilan kabupaten/Kota.  Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan saat dikunjungi tim dari Sentra Gakkumdu pusat yang terdiri dari jajaran Bawaslu RI, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, Selasa (3/11/2020). 
 
Berkas Kasus Dua Kades Tindak Pidana Pemilihan dilimpahkan ke Kejaksaan
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua orang kepala desa (Kades) di Kabupaten Bima yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kini berkasnya diserahkan ke Kejaksaaan Negeri (Kejari) Bima.