Jakarta, Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah melindungi pengawas di lapangan yang terkena intimidasi, meskipun itu bagian dari risiko pekerjaan pengawasan. Jika ditemukan, dia perintahkan kejadian tersebut dijadikan temuan kemudian dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Lampung Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan), Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat, (13/11/2020). Dia memberikan tips untuk para ketua dan anggota Panwascam Panengahan menjadi mediator handal dalam setiap penanganan pelanggaran sengketa pilkada, baik sengketa administrasi, sengeketa kode etik, dan pelanggaran protocol kesehatan pada masa kampanye pilkada 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebutkan tiga pandangan dimensi Bawaslu terhadap pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi secara elektronik (Sirekap).
Dimensi pertama menurut Afif soal regulasi atau aturan hukum. Dia mengatakan Bawaslu mengapresiasi atas segala bentuk inovasi dari kemajuan teknologi informasi hanya saja harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap peran Bawaslu. Karena itu, dia meminta data-data hasil pengawasan pilkada yang terjadi di daerah harus disajikan kepada masyarakat.
"Apa yang dilakukan Bawaslu orang perlu tahu. Jadi menyampaikan apa yang kita kerjakan itu adalah sudah keharusan," katanya saat Rakornas Pengawasan Pilkada 2020 Gelombang Kedua di Jakarta, Sabtu (14/11/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap peserta Pilkada Serentak 2020 melakukan inovasi dalam tahapan kampanye virtual. Pasalnya, metode kampanye tersebut kurang diminati sehingga banyak masyarakat yang belum tahu visi, misi dan program dari peserta pilkada.
"Inovasi bertujuan agar visi dan misi peserta pilkada sampai kepada para pemilih," ungkapnya dalam diskusi daring Demokrasi dan Aspirasi Di Tengah Pandemik Covid-19, yang digelar Universitas Sam Ratulangi, Sabtu, (14/11/2020).
Pekalongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 memiliki dua tugas penting yaitu mengawasi berkaitan dengan substantif elektoral dan substantif non elektoral.
“Pengawasan di tengah pandemi ini menjadikan tugas pengawas bertambah, tidak hanya mengawasi secara substantif elektoral saja melainkan substantif non elektoral. Sehingga sangat penting untuk kita mengawasi keduanya” Katanya saat melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (14/11/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020 punya standar sama dalam membuat keterangan tertulis dalam perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya kesiapan tersebut dimulai dengan pengumpulan bukti serta akses ke Form A (formulir hasil pengawasan).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang terbagi menjadi tiga gelombang dan diikuti secara virtual maupun tatap muka dimulai sejak 13- 15 November 2020 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin menyebutkan tiga program unggulan divisi pengawasan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Selama 40 hari penyelenggaraan tahapan kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi menertibkan setidaknya 164.536 unit alat peraga kampanye (APK) yang melanggar. Penertiban APK tersebut dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat di 151 kabupaten/kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meragukan rencana penerapan Sistem Rekapitulasi secara Elektronik (SiRekap) KPU dalam Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Abhan memandang masih banyak kendala yang terjadi di daerah yang tidak memungkinkan SiRekap berjalan lancar seperti kendala jaringan internet, ponsel pintar, dan sumber daya manusia (SDM).
Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menilai wajar jika jajaran pengawas pemilihan di tingkat kecamatan (Panwascam) dalam melakukan tugas pengawasan Pilkada Serentak 2020, menyerempet bahaya.
Menyerempet bahaya yang dimaksud Bagja semisal, dalam melakukan tugasnya, panwascam kerap mendapat intimidasi dari oknum paslon maupun tim kampanyenya.
Kepulauan Aru, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Deklarasi Damai di Bumi Jargaria (Kepulauan Aru) bukanlah semata-mata sebuah seremoni tetapi mempunyai makna yang luar biasa. Dia menegaskan deklarasi pilkada damai adalah untuk menyatukan, mengelola perbedaan pendapat, perbedaan sikap dan perbedaan pilihan dan memastikan pilkada ini harus berjalan secara berintegritas baik secara proses maupun secara hasil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang tengah menyelenggarakan Pilkada 2020, harus beradaptasi dengan pandemik covid-19 saat menulis keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengakui partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020 di media sosial (medsos) masih kurang atau minim. Padahal menurutnya Bawaslu telah menyediakan aplikasi Gowaslu dan ‘hotline’ melalui nomor Whatsapp 08111414414.
“Partisipasi masyarakat yang melapor masih kurang. Padahal caranya mudah,” ucapnya dalam kegiatan Koordinasi Pengawasan Konten Internet Pada Pilkada Serentak 2020, Selasa, (10/11/2020).
