• English
  • Bahasa Indonesia

Dewi Harap Porsi Perempuan Dalam Berbangsa dan Bernegara Harus Sama

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberi sambutan dalam Penguatan Kelembagaan Membangun Organisasi Bawaslu Yang Adil Gender yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Timur di Malang. Jumát (7/11/2020).

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap aktifitas perempuan dalam berbangsa dan bernegara harus dipandang sama. Meskipun secara konteks politik afirmasi perempuan dalam politik hanya 30 persen.

"Cara berpikir adil terhadap perempuan itu harus bersifat distributif. Tidak cukup hanya dengan kata-kata tetapi harus diwujudkan," ujarnya dalam Penguatan Kelembagaan Membangun Organisasi Bawaslu Yang Adil Gender yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Timur di Malang. Jumát (7/11/2020).

Menurutnya, isu-isu keadilan gender selalu jadi perhatian yang hangat disetiap pelaksanaan pemilu. Maka gagasan perempuan sangat penting untuk  disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga secara pelan-pelan akan merubah cara berfikir masyarakat terhadap kehadiran perempuan dalam dunia politik maupun pemilu.

"Perempuan hadir karena dibutuhkan. Bukan membuat beban. Maka itu harus di jawab dengan menorehkan kegiatan dan kerja nyata kita," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Jawa Timur, Mohammad Amin menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus untuk perempuan di Bawaslu Jatim. Sehingga, hadirnya perempuan sebagai penyelenggara pemilu menjadikan Bawaslu Jatim penuh warna dengan ide dan peran perempuan.

“Ini untuk penguatan SDM perempuan sehingga mampu berkompetisi dengan sehat. Kita patut bangga dengan hadirnya perempuan sebagai penyelenggara pemilu," terangnya.

Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Jatim, Eka Rahmawati menyatakan, peningkatan SDM Perempuan dalam organisasi sangat penting. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengabaian atas keberadaan perempuan, baik posisi dan perannya. Oleh karena itu, perlu adanya rancangan regulasi tentang pengawasan berbasis perempuan.

“Bila dimungkinkan, perlu adanya rancangan regulasi pengawasan yang berbasis pada perempuan," tukasnya.

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu