Sentra Gakkumdu Diharapkan Bangun Pemahaman yang Sama Soal Pidana Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Anggota Bawaslu Puadi berharap adanya 'chemistry' (cocok atau senyawa) di Sentra Gakkumdu. Untuk itu, kata dia, penting untuk membangun pemahaman yang sama antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan tentang tindak pidana pemilu.

Pasalnya, kata dia, masih terdapat norma-norma dalam UU Pemilu maupun UU Pemilihan yang menimbulkan beda penafsiran.

Cegah Pelibatan Anak dalam Kegiatan Pemilu, Bawaslu-KPAI Akan Jalin Kerja Sama
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berupaya melakukan pencegahan terhadap pelibatan anak dalam kegiatan Pemilu 2024. Salah satu upaya pencegahan tersebut dengan menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Pekan ini Bawaslu upayakan untuk lakukan kerja sama dengan KPAI terkait perlibatan anak dalam kegiatan Pemilu." Ungkap Anggota Bawaslu Lolly Suhenty di ruang rapat lt 2 Gedung Bawaslu hari Senin (15/5/2023).

Rapat Bersama Komite TPPU, Bawaslu Jabarkan Potensi Tindak Pencucian Uang dalam Pemilu 2024
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan beberapa isu krusial terkait pencucian uang saat Pemilu 2024 kepada Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme, Senin (15/5/2023) di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta. Herwyn menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017, setidaknya ada dua hal yang patut menjadi perhatian bersama terkait pencucian uang di Pemilu 2024.

Pengawasan Melekat Pengajuan Bacaleg Pemilu 2024, Bawaslu: Perbaiki Jika Diperlukan
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu pada semua tingkatan telah mengawasi secara melekat pengajuan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Pemilu 2024 oleh partai politik (parpol) selama 14 hari. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berpesan apabila ada perbaikan dokumen pendaftaran, maka diperbaiki sesuai dengan tahapannya, namun apabila tidak ada perbaikan maka akan menjadi daftar calon tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2024.

Beri Pembekalan Diklat Jaksa Terpadu Pidana Pemilu, Bagja Minta koordinasi Penegakkan Hukum Pemilu Diperkuat
Ditulis oleh : nurisman pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta para jaksa yang hadir dalam Diklat Terpadu Pidana Pemilu untuk memperkuat koordinasi dalam hukum penegakkan pidana pemilu 2024. Supaya ada keselarasan dan jiwa yang sama tentang hukum penegakan pidana pemilu

"Koordinasi selama ini sudah baik. Tetapi dalam pelatihannya kita jarang ketemu bersama baik kejaksaan dan kepolisan," kata Bagja saat membuka Diklat Terpadu Pidana Pemilu Angkatan IV di gedung Diklat Kejaksaan agung, Jumat (12/5/2023).

Perkuat Laman Helpdesk SigapLapor, Puadi Harap Laporan Secara Daring Bisa Diakomodir
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigap Lapor) perlu mengakomodir pelaporan secara online dalam laman helpdesk. Ini sebagai upaya Bawaslu mempermudah masyarakat dalam melakukan laporan jika menemukan pelanggaran pemilu.

Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan, Bawaslu Upayakan Semangat Gotong-Royong
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan, Bawaslu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengawasi terpenuhinya hak pilih, termasuk kelompok rentan. Menurutnya, dengan semangat gotong-royong, maka pemenuhan hak pemilih dapat terpenuhi secara maksimal.

Herwyn Minta Timsel Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Patuhi Pedoman
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta kepada Tim Seleksi (timsel) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mematuhi pedoman yang ada. Meski demikian, dia menjamin timsel akan diberikan keleluasaan dalam melakukan seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Timsel Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Diminta Terbuka, Berikan Informasi Publik
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Pencegahan; Partisipasi Masyarakat; dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty berpesan ke Timsel Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk terbuka memberikan informasi kepada publik. Sebab menurutnya, ketika timsel telah dilantik nanti, maka mereka akan berada di ruang publik dan saat itu juga badannya milik publik.

Lolly Ingatkan Pentingnya Interaksi Medos Sebarkan Informasi Pengawasan Pemilu
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyoroti pentingnya media sosial (medsos) dalam menyebarkan informasi tentang pengawasan pemilu kepada publik. Dia mengatakan hal ini dapat dilihat melalui interaksi yang terjadi di medsos sebagai tolak ukur efektivitas informasi yang diberikan oleh Bawaslu kepada masyarakat.

Bawaslu Dukung Revisi Klausul Keterwakilan Perempuan dalam PKPU 10/2023
Ditulis oleh : irwan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pasal 8 ayat (2) tentang 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon. Revisi tersebut dilakukan pascarapat tripartite antara KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP).
 
Lantik Anggota Bawaslu Sulsel, Bagja Perintahkan Segera Awasi Hasil DPS dan Pencalonan
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melantik tujuh anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023-2028 pada Selasa (9/5/2023) di kantor Bawaslu. Dia menyampaikan anggota Bawaslu terlantik harus siap segera mengawasi hasil DPS dan Pencalonan.

Pasalnya menurut Bagja, anggota Bawaslu Provinsi Sulsel periode 2023-2028, dilantik di tengah-tengah tahapan Pemilu 2024. Oleh sebab tersebut, tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bersantai-santai.

Bawaslu Terima Hibah Sertifikat Tanah dari Pemkot Tual
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendapatkan hibah aset tanah dari Pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku. Penerimaan hibah ditandai dengan penandatanganan penyerahan sertifikat yang dilakukan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama Walikota Tual Adam Rahayaan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Adam menuturkan pemberian sertifikat ini sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) kepada Bawaslu RI maupun di Bawaslu Kota supaya bisa bekerja secara maksimal.

Terima Audiensi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, Bawaslu Komitmen Wujudkan Pemilu Afirmatif bagi perempuan
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen untuk memastikan terwujudnya kebijakan pemilu afirmatif bagi perempuan. Komitmen ini akan disampaikan dalam forum Tripartit penyelenggara pemilu, sebagai bentuk tindak lanjut dari banyaknya aspirasi mengenai penolakan aturan penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan KPU (PKPU) 10/2023.

Bawaslu Tangani 81 Permohan Sengketa Proses Pemilu di Tahapan Pencalonan DPD
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam tahapan pencalonan jalur perseorangan bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Bawaslu telah menangani sebanyak 81 permohonan sengketa proses pemilu. Jumlah permohonan tersebut tersebar di 18 provinsi yang terdiri dari tahap awal verifikasi dan tahap hasil penyelesaian pendaftaran bakal calon anggota DPD.