Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peneliti politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dinilai mempersulit bagi calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan atau independen. Hal itu harus menjadi pertimbangan jika UU Pilkada direvisi. Dia menilai UU Pilkada harus menyiasati minimnya partisipasi parpol, misalnya dengan memudahkan pencalonan calon independen. Saat ini, kata dia, calon perseorangan justru dipersulit karena syarat yang ketat.

Badan Pengawas Pemilu Jateng – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota di 21 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan walikota di wilayahnya. Hal ini menyusul endusan Panwas yang melihat adanya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mulai terlibat dan melibatkan diri, ikut dukung mendukung beberapa calon yang akan mengikuti pemilihan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron bersama sejumlah Pejabat Struktural Bawaslu RI menerima kunjungan kerja anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Konsultasi mengenai Pilkada di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (11/8).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka mempersiapkan pengamanan pilkada serentak 2015, Mabes Polri menggelar Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2015 di Auditorium STIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak Senin (10/8) hingga Jumat (14/8).

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Hal yang sangat mendasar diselenggarakannya kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan anggaran dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan.

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan bahwa nantinya tidak akan ada lagi lembaga formal yang bertugas mengawasi Pemilu seperti lembaga  Bawaslu sekarang ini.  Tetapi pengawasan itu akan diserahkan  kepada publik atau masyarakat yang sudah terbangun kesadaran politiknya disebabkan proses pendidikan politik yang berlangsung secara evolusi. Sehingga kita tidak akan kesulitan  lagi  merekrut para calon penyelenggara Pemilu yang kompeten seperti sekarang ini.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Presiden Joko Widodo secara resmi menganugerahkanTanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi kepada Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Istana Presiden, Kamis (13/8). Penganugrahan tanda kehormatan tersebut  diberikan dalam rangka hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia ke - 70.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar rapat koordinasi dengan sembilan lembaga terkait.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Muhammad melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat pada Rabu (12/8), di Ruang Delegasi MK. Dalam kesempatan itu, Muhammad menyampaikan maksud kedatangannya terkait persiapan pengawas Pemilu dalam persidangan sehubungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yang berpotensi memunculkan perkara perselisihan hasil.

Manado, Badan Pengawas Pemilu – Sedikitnya 43 orang jurnalis media cetak, media online, televisi dan radio mengikuti pelatihan pengawasan pemilu partisipatif yang digelar Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulut di Hotel Swisbell, Manado, Jumat (14/8). Pelatihan yang menghadirkan sejumlah nara sumber tingkat nasional akan berlangsung hingga Minggu (16/8). 

Manado, Badan Pengawas Pemilu – Keterbatasan jumlah personil pengawas pemilu dinilai bukan merupakan hambatan untuk keberhasilan pelaksanaan pengawasan tahapan pilkada serentak di provinsi, kabupaten/kota tahun 2015. Keterbasasan personil pengawas pemilu dapat diatasi dengan merangkul sebanyak mungkin pengawas pemilu partisipatif melalui audiiensi dan diskusi dengan simpul-simpul penggerak masyarakat, diantaranya media massa. 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tepat pukul 07.00 WIB, seluruh pegawai dan pejabat struktural Sekretariat Jenderal Bawaslu RI berkumpul di halaman parkir gedung Bawaslu guna melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke - 70, Senin (17/8).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7/2015 mendesain kampanye dalam Pilkada dibatasi dan diatur secara mendetail oleh KPU. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi penggunaan sumber daya sebesar-besarnya oleh calon dalam kampanye tanpa memperhatikan etika dan moral serta prinsip keadilan dalam melaksanakan kampanye.

Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Menindaklanjuti surat dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B-6063/10-13/07/15 tertanggal 31 Juli 2015, Bawaslu RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis atau Training Of Trainer (TOT) Implementasi pusat pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI di Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/8).

Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat aturan/pedoman unit pengendalian gratifikasi. Dalam hal ini   Bawaslu sendiri telah mengeluarkan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 tahun 2015 yang isinya bagaimana cara bekerja untuk unit pengendalian gratifikasi di Bawaslu.