Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin meresmikan Pojok Pengawasan pada Senin (04/12/2017).
Surakarta, Badan Pengawas Pemilu - Isu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu kian merebak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Abhan mengingatkan perlunya sebuah komitmen bersama dalam mengelola keuangan yang berasal dari dua s
Tangerang, Badan Pengawas Pemilu - Kemampuan pengawas dalam memproses pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dapat membuat laporan keuangan yan
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Salah satu upaya Bawaslu dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu ialah dengan me
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo menegaskan, Penyelenggara Pemilu khususnya Lembaga Pengawas Pemilu sangat pent
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI secara resmi meluncurkan Aplikasi ‘Tembang Lawas’ yang menjadi
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 1172 s.d 1173/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2017tanggal 29 November 2017, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro secara resmi melantik sejumlah pejabat struktural di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu Provinsi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Pemilu dan sejumlah stakeholder terkait penyelenggaraan pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/11/2017). Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang akan diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi dan 154 Kabupaten/Kota.
Tanah Laut, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, Bawaslu Republik Indonesia mengadakan Sosialisasi Tatap Muka kepada stakeholder dan masyarakat di Pendopo Bupati Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Kamis (30/11/2017). Peserta yang hadir ialah terdiri dari unsur penyelenggara pemilu di Kabuaten Tanah Laut, pemerintah daerah, kepolisian, Kejaksaan, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi kegamaan, organisasi kepemudaan, pelajar, mahasiswa, dan lainnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka memperingati HUT KORPRI yang ke-46 Tahun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) pada Rabu (29/11/17) pagi melaksanakan upacara pengibaran bendera diLapangan Upacara Bawaslu, Jalan M.H Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat.
Bertindak selaku pembina upacara, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam. Dalam kesempatan tersebut Ia mengharapkan, KORPRI ke depan menjadi institusi di luar kedinasan ASN yang mampu mendorong dan meningkatkan profesionalitas ASN dalam bekerja.
Serang, Badan Pengawas Pemilu - Untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu sekaligus menambah pengetahuan masyarakat terkait pemilu, Bawaslu meresmikan Pojok Pengawasan ke-27, di Sekretariat Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Jalan Kelapa Dua, Kota Serang, Selasa (27/11/2017).
Serang, Badan Pengawas Pemilu - Guna memperkuat pengawasan partisipatif, Bawaslu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 di Provinsi Banten, Selasa (28/11/2017) yang bertempat di Hotel Le Dian Kota Serang. Tenaga Ahli Bawaslu RI, Sulastio mengajak seluruh komponen masyarakat dan stakeholders untuk menjadi bagian dari pengawasan pemilu partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, Selasa (28/11/2017). Sebanyak tiga Provinsi dinilai memiliki kerawanan tinggi.
Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Kalimantan Barat dan Maluku. Sedangkan, 14 provinsi lain yang bakal menggelar pemilihan gubernur pada 2018, mempunyai kerawanan sedang. Dengan demikian tidak ada satu pun provinsi yang memiliki skor rendah dalam hal kerawanan.
