Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus Dedi Fernando heran terhadap permohonan yang diajukan partai Gerindra karena menyampaikan ada kejanggalan dalam C1-Plano pemilihan legislatif (pileg), tetapi tidak menyebut daerah tempat dugaan kejanggalan tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Halmahera Selatan (Halsel) Asman Jamil menyangkal telah terjadi penggelembungan suara Pemilu 2019 pada saat proses rekapitulasi suara di setiap tingkatan hingga tingkat kabupaten di Halsel.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Calon pegawai negeri sipil (CPNS) angkatan 2018 Bawaslu meraih penghargaan yel-yel dalam program Presidential Lecture yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, peran jajaran panitia pengawas pemilu (panwaslu) sangat vital dalam Pemilu 2019. Untuk itu dirinya menekankan perlu adanya evaluasi agar panwaslu Ad hoc bisa meningkatkan kualitasnya. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Pembahasan Hasil Crosstab Terhadap Evaluasi Panwaslu Ad Hoc Gelombang II di Batu, Malang, Jawa Timur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengajak calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk melanjutkan pendidikan. Dia menginginkan, setiap PNS di Bawaslu berlomba-lomba dalam belajar.
"Bagi yang D3, lanjutkan ke S1. Dari S1, lanjutkan ke S2 sampai S3," katanya saat memimpin Apel Persiapan Presidential Lecture di Halaman Parkir Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengucapkan terima kasih kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS). Menurutnya, CPNS tahun 2018 yang diangkat pada Februari 2018 telah ikut serta dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
"CPNS di Bawaslu telah ikut menyukseskan Pemilu 2019 dengan lancar," sebutnya dalam Apel Persiapan Presidential Lecture di Halaman Parkir Bawaslu, Selasa (23/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menemui kendala dalam menangani perkara Partai Perindo. Pasalnya, terdapat perbedaan data perolehan suara antara pihak pemohon (Partai Perindo), dengan termohon KPU Kabupaten Jember.
Untuk mencari titik terang itu, Anggota Majelis Hakim MK Arief Hidayat meminta Bawaslu Kabupaten Jember sebagai pihak pemberi keterangan untuk memberikan hasil pengawasannya saat rekapitulasi suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meraih penghargaan Apresiasi Satuan Kerja Terbaik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini lantaran tata kelola keuangan Bawaslu dinilai baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Jawa Barat (Jabar) membenarkan KPU Kabupaten Cianjur terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu karena lalai dalam mengelola logistik pemilu saat pemilihan legislatif (pileg) 17 April lalu.
Hal ini berkaitan, KPU Kabupaten Cianjur terlambat mendistribusikan logistik sehingga pemungutan suara di beberapa TPS menjadi terlambat pelaksanaannya. Akibatnya, KPU Kabupaten Cianjur dilaporkan ke DKPP oleh salah satu calon legislatif di dapil dua kecamatan di Cianjur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu Jambi mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) mengingat akan diadakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2020.
“Program ini yang selalu kami tekankan, untuk mempersiapkan Pilkada 2020. Bawaslu harus mempersiapkan SDM,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyesuaian Kebijakan Kartu Kredit Pemerinth (KKP) bagi Satuan Kerja (Satker) Bawaslu Provinsi Jambi, Senin malam, (22/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan kewenangannya dengan tegas dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) 2019.
‘’Sebagai lembaga peradilan, MK telah menggunakan kewenangannya dengan baik. Sebab, sebuah keadilan material harus dimulai dengan keadilan prosedural,’’ ujarnya usai menghadiri sidang pembacaan dismissal PHPU pileg di Ruang Sidang Panel 1 MK, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Beberapa catatan Bawaslu terkait Pemilu 2019 salah satunya menyangkut regulasi pemilu, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karenanya, Bawaslu yang juga didukung KPU berharap aturan, regulasi, atau UU sebaiknya sudah ada sebelum tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada) dimulai.
Baca juga: Pakar Hukum Dorong Bawaslu Ajukan ‘Judicial Review’ UU Pilkada
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, salah satu catatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak adalah terkait sistem keadilan pemilu atau electoral justice system. Menurutnya, dalam pelaksanaan pemilu ke depan, sistem keadilan pemilu harus disederhanakan.
Abhan menjelaskan, saat ini proses sistem keadilan pemilu kewenangannya berada di beberapa lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan di Bawaslu dengan fungsi quasi peradilan (semi peradilan).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengharapkan, pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif yang digagas Bawaslu mampu menjaring anak-anak muda. Harapannya, terbentuk kalangan muda yang melek dan memahami kepemiluan beserta aturan dalam melakukan pengawasan.
Bali, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai, tahapan Pemilu 2019 sudah menjelang akhir. Hasil pemilihan presiden (pilpres) telah melalui tahapan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, KPU sudah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2019. "Tinggal menunggu pelantikannya," kata Abhan di Bali, Sabtu (20/7/2019).
