Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Papua Jamaluddin Lado Rua mengakui kebenaran informasi saat rekapitulasi tingkat provinsi, pihaknya memberikan formulir DA1 (hasil rekapitulasi tingkat kecamatan) untuk menjadi data penyanding. Dalam pernyataannya ini, Jamal pun memberikan kesempatan pada Anggota Bawaslu Nabire Yulianus Nokuwo untuk menjelaskan lebih lengkap peristiwa yang terjadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Erik membeberkan, alasan tidak keluarkan rekomendasi pembukaan kotak suara di Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rima, Basel. Permintaan buka kotak suara tersebut diajukan calon legislatif (caleg) DPRD Bangka Selatan daerah pemilihan IV dari Partai demokrat bernama Sopli. Alasannya, dia menduga ada kecurangan yang mempengaruhi hasil perolehan suara miliknya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Gede Dewa Palguna memberikan apresiasi buat Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota karena telah setia memberikan keterangan di persidangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pengawas pemilu akan menghadapi pekerjaan yang besar yakni pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah. Ia berharap Standard Operating Procedure (SOP) Sosialisasi bisa dimaksimalkan menjelang pilkada serentak dalam meningkatkan pemahaman fungsi Bawaslu dan kepemiluan.
Jakarta, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi (Kordiv) Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan, pentingnya parameter penyusunan laporan komprehensif hasil pengawasan Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, laporan komprehensi itu harus memiliki validitas data yang terkonfirmasi. Lalu, pengayaan teknis penyajian yang dia minta disajikan secara menarik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyanjung Bawaslu dengan mengucapkan terima kasih. Menurutnya, Bawaslu karena telah membantu MK dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg).
“Terima kasih kepada Bawaslu yang telah memberikan keterangan untuk perkara ini,” tutur Palguna dalam sidang sengketa pileg untuk Sulawesi Tenggara di Gedung MK, Senin (29/07/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, alasan rekomendasi Bawaslu dalam pengesahan surat suara sah metode pos dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia sesuai surat KPU. Menurutnya, surat suara sah yang dihitung paling lambat diterima Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada 15 Mei 2019 tanpa ‘embel-embel’ catatan atau stempel pos.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Papua Amandus Situmorang menjelaskan, proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi hanya pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan DPR, sehingga formulir hasil rekapitulasi tingkat kota tidak lagi dibacakan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq membeberkan kronologis kekurangan surat suara di TPS 03 Kelurahan Kudu Ganting, Kabupaten Padang Pariaman. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menurutnya, baru menyadari surat suara kurang pada pukul 12.30 WIB, yakni di akhir waktu pemungutan suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, penyusunan laporan komprehensif kinerja Bawaslu dalam laporan dinanti publik. Menurutnya, perlu mengkompilasi data secara detail dan menampilkan laporan final dalam website masing-masing daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu akan menerbitkan buku laporan hasil kinerja. Buku itu berisi laporan pertanggungjawaban Bawaslu kepada masyarakat.
Sorong, Badan Pengawas Pemilihan umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai, Bawaslu telah maksimal melaksanakan pengawasan dalam tiap tahapan Pemilu 2019. Akan tetapi menurutnya, perlu ada data dan laporan sebagai referensi sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.
"Tentu publik yang bisa menilai. Karena semua telah kita upayakan optimal," ujarnya saat membuka acara Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 yang dilaksanakan Bawaslu Papua Barat di Kota Sorong, Minggu (28/7/2019).
Serpong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, anggapan putusan administrasi Bawaslu menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangatlah keliru. Hal ini menurutnya lantaran masih banyaknya masalah dalam proses rekapitulasi nasional di KPU lalu yang membuat proses rekapitulasi tidak bisa dibatasi waktu, meskipun dalam ketentuan Pasal 413 disebutkan KPU dapat menetapkan hasil nasional maksimal 35 hari setelah pemungutan atau paling lambat 22 Mei lalu.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membeberkan sejumlah catatan masalah saat pelaksanaan Pemilu 2019. Dia menunjuk persoalan daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik surat suara, aduan terhadap penyelenggara pemilu, dan inkonsistensi regulasi pemilu.
Catatan tersebut disampaikan Abhan dalam Seminar Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (27/7/2019).
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyarankan sebaiknya persoalan pemilu ditangani satu lembaga peradilan saja. Menurut dia, hal ini bertujuan supaya efektif dan tidak menimbulkan putusan berbeda. Sebab, jika putusan antarlembaga berbeda, maka bisa menimbulkan masalah.
