Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan kesiapan mengatasi kemungkinan membeludaknya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang bakal diajukan ke MK terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember 2015. MK telah menyiapkan sejumlah instrumen pendukung berupa peraturan MK (PMK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jajaran pengawas pemilihan, dalam memberikan keterangan pada persidangan perselisihan hasil pemilihan tidak disumpah seperti saksi pada umumnya. Hal iru karena, jajaran pengawas adalah pihak terkait yang memberi keterangan dan bukan sebagai saksi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas mengatakan, selain tugas utama dalam pengawasan, jajaran pengawas juga perlu memerhatikan hal yang berkaitan dengan anggaran pengawas. "Penggunaan anggaran hibah dimohon untuk diperhatikan karena memang penggunaannya tidak semudah yang dibayangkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pilkada Serentak 2015 sebentar lagi akan digelar. Selaku penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP terus menyempurnakan segala persiapan untuk menyukseskan pesta demokrasi lokal itu. Termasuk pemerintah juga memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara bahwa proses eleksi ini akan bejalan lancar dan aman.
Pekalongan, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Rakor tersebut digelar dengan tujuan menyamakan persepsi antar Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan menjelang tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.
Pekalongan, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan bahwa petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menandatangani surat perjanjian tidak memberi keterangan atau saksi dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada pilkada serentak tahun 2015. Muhammad mengingatkan petugas TPS mematuhi imbauan tersebut, lantaran selama ini petugas TPS kerap digunakan untuk mengugat balik penyelenggara oleh para pasangan calon yang kalah dalam kontestasi pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kehadiran rombongan Bawaslu RI yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro ke Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Polandia di Indonesia disambut baik oleh Duta Besar Polandia Tadeusz Szumowski, Senin (9/11). Dalam penyampainnya, Gunawan menjelaskan maksud kedatangannya untuk bertukar informasi terkait Pemilu, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di Polandia.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara (BMN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengadakan Bimbingan Teknis (bimtek) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara bagi Pengelola Barang Milik Negara Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
Padang, Badan Pengawas Pemilu - Penjabat Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek menegaskan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tanah minang itu bersikap netral serta tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada.
Padang, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Muhammad tidak merekomendasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi (MK) alias lewat sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Hari H Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 9 Desember 2015 yang dilakukan serentak di 269 daerah otonom yaitu di 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota, tinggal 31 hari lagi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sekretariat harus mendukung suksesnya pilkada serentak 2015.
Padang, Badan Pengawas Pemilu - Sejak era reformasi pelaksanaan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah sudah semakin demokratis. Hal ini ditandai dengan semakin transparannya proses (predictable process) dan hasilnya tidak bisa diprediksi (unpredictable result).
Makasar, Badan Pengawas Pemilu -- Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Prof. DR Armin M.Si mengemukakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan jajaran pengawas pemilu di bawahnya harus diperbesar dalam hal penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses pemiihan kepala daerah. Idealnya kewenangan pengawas pemilu tidak sebatas memberi rekomendasi namun kewenangan eksekusi keputusan yang dibuatnya.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof DR Jimly Asshiddiqie mengatakan, guna mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 yang berintegritas tidak hanya menyoal integritas penyelenggara pemilu saja, KPU dan Bawaslu melainkan pada peserta pilkada baik perorangan maupun partai politik dalam persaingan merebut suara dari masyarakat pemilih.
