Padang, Badan Pengawas Pemilu - Penjabat Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek menegaskan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tanah minang itu bersikap netral serta tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada.
"Kita tidak berdiri di atas kepentingan siapapun. Siapapun yang menang kita hormati sebagai pemenang. Dan kita tetap netral dalam melaksanakan tugas," ujar Reydonnyzar, saat membuka Rakor Pemprov Sumbar dalam rangka Dukungan Pemda dalam Menyukseskan Pilkada Serentak, di Padang, Senin (9/10) pagi.
Dia bersyukur, karena dalam pengamatannya, belum ada oknum ASN atau pejabat daerah yang terindikasi mendukung atau merugikan salah satu calon dalam Pilkada. Namun, puncak Pilkada yang tinggal sebulan lagi masih memungkinkan adanya tindakan oknum birokrat yang tidak netral
Provinsi Sumatera Barat akan menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 9 Desember 2015 mendatang. Di samping itu, ada juga sebanyak 13 pilkada yang akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.
Reydonnyzar mengatakan, pihaknya akan terus mendukung penyelenggara pemilihan, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, agar penyelenggaraan pilkada di Sumatera Barat berlangsung dengan demokratis serta luber dan jurdil.
"Saya tidak bisa 'diseret-seret' kemana-mana. Kita ada di semua golongan. Tugas kita menyukseskan Pilkada bukan menyukseskan salah satu paslon saja," timpalnya kepada Bupati/Wakil Bupati, serta SKPD terkait di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
Sementara itu, dari segi anggaran, Reydonnyzar yang juga Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri itu juga mengklaim bahwa seluruh Pemda yang melaksanakan Pilkada telah memberikan fasilitas anggarannya kepada penyelenggara pemilihan dan aparat keamanan.
"Tidak ada alasan bagi pemda untuk menahan atau mencicil anggaran penyelenggara pemilihan karena itu perintah UU. Penyelenggara pemilihan tidak boleh terkendala apalagi dalam penyelenggaraan setiap tahapan," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad yang hadir dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa ASN yang terlibat dalam mendukung pasangan calon, harus siap-siap menerima konsekuensinya. Pasalnya, Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sangat serius menanggapi isu tersebut.
Penulis/Foto : Falcao Silaban