Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk bersikap netral saat menjadi pihak yang diminta keterangan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024. Alasannya Bawaslu tidak mewakili atau memihak kepada pemohon atau termohon.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk menyiapkan keterangan tertulis pengawasan Pemilihan 2024 dengan lengkap. Pasalnya, keterangan tersebut nantinya akan dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) jika terjadi sengketa hasil Pemilihan 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memandang peradilan khusus pemilihan atau pilkada diperlukan sebab merupakan amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber diskusi secara daring dengan tema Penegakan Hukum Pemilu dalam Rangka Evaluasi dan Persiapan Pemilu Serentak 2024, Kamis (23/12/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menceritakan dinamika kewenangan perselisahan hasil pemilihan, mulai dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) hingga peradilan khusus.
