Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan mendukung terhadap perubahan desain keserentakan pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini dikeluarkan, dapat memengaruhi arah desain demokrasi elektoral Indonesia. Dalam rentang 2023 hingga 2025, terdapat tiga putusan terkait pemilu yang telah diterbitkan MK yaitu Putusan No. 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu proporsional terbuka, Putusan No.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut putusan Mahkamah Kontitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal kepada DPR. Sebagai pelaksana Undang-Undang (UU), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu siap memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait putusan MK.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pentingnya penataan desain keserentakan pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dilaksanakan secara terpisah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menghadiri sidang putusan atau ketetapan oleh Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuh perkara tersebut yakni dengan nomor register 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan
319/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk PHP Kepala Daerah Kota Banjar Baru.
Kabupaten Parigi Moutong, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mensupervisi pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2024, Sulawesi Tengah (Sulteng). Di salah TPS yang dikunjungi, dia memastikan penghuni Lapas Kelas III Parigi yang terdaftar bisa mendapatkan hak pilihnya.
Kepulauan Talaud, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komitmen untuk mengawal demokrasi tak mengenal batas wilayah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua pimpinan Bawaslu Puadi dan Herwyn JH Malonda menghadiri sidang pembacaan putusan 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (24/2/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Forum rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama Bawaslu, KPU, DKPP, dan Pemerintah menyepakati Rancangan PKPU perubahan PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengawasi langsung Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil perolehan suara tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Rekapitulasi hasil yang digelar di Kantor KPU ini dilakukan usai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).