Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI menyetujui dua rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kemendagri. Selain itu, ada pula tiga rancangan Peraturan KPU (PKPU) dan dua Peraturan DKPP.
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa mengawasi tahapan Pemilu 2024 untuk melaporkan pelanggaran. Dia mengatakan, berdasarkan UU 7 tahun 2017 pasal 454, mahasiswa yang mayoritas sudah memiliki hak pilih, maka mereka bisa menjadi pintu masuk penanganan pelanggaran melalui laporan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan pentingnya soliditas antarpengawas pemilu menjadi kunci untuk menjaga integritas dan keberhasilan pemilu dan pemilihan (pilkada) dalam demokrasi. Dia menyampaikan itu saat membuka Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2024, Rabu (13/9/2023) di Yogyakarta.
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan dua syarat kampanye di kampus paska-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mewanti-wanti peserta Pemilu 2024 untuk memenuhi dua syarat tersebut, apabila hendak berkampanye di kampus.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan strategi Pengawasan Bawaslu dalam menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu membuka secara resmi pendaftaran kompetisi debat penegakan hukum ke-III tahun 2023 bagi Perguruan Tinggi di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyatakan KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Hal tersebut sebagaimana tertuang melalui Putusan Bawaslu RI Nomor: 001/TM/ADM.PL/RI/00.00/VI/2023.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL/00.00/VI/2023 yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (21/6/2023). Dalam hal ini pelapor sekaligus yang melakukan temuan adalah Bawaslu Provinsi Kaltim yang melaporkan KPU Provinsi Kaltim.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menilai banyaknya pasal pidana dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa multitafsir dan tidak aplikatif, jadi salah satu problematika dalam menangani tindak pidana pemilu. Dia menyampaikan itu kala menjadi narasumber di Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu, Selasa (20/6/2023) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Penyusunan petunjuk teknis (juknis) penanganan pelanggaran pemilu, memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas pemilihan. Anggota Bawaslu Puadi membeberkan beberapa alasan mengapa penyusunan juknis penanganan pelanggaran pemilu penting.
