Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap penentuan daerah pemilihan (dapil) Pemilu Legislatif 2024 dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan potensi masalah hukum dalam penentuan dapil.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan penataan daerah pilihan (dapil) harus direncanakan dan ditetapkan agar dari awal kelompok-kelompok politik menyadari akan konsekuensi-konsekuensinya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan membentuk tim untuk memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan penetapan Daerah pilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan tim tersebut akan bertugas menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran.