Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan perlunya dukungan pemerintah bagi Bawaslu berdasarkan sarana prasana dan pemenuhan kebutuhan pegawai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menulis buku proses perekrutan pengawas 'ad hoc' (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tahun 2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memaparkan sejumlah isu krusial yang akan muncul pada Pemilu 2024, salah satunya definisi kampanye dan sosialisasi. Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan DKPP di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Proses seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh, Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) akan segera dimulai. Bawaslu telah menentukan Tim Seleksi (Timsel) yang diisi dari berbagai latar belakang seperti akademisi, dosen, dan pemantau pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan adanya isu krusial mengenai batas perbedaan antara sosialisasi dengan kampanye di luar jadwal setelah KPU menetapkan partai politik (parpol) calon perserta Pemilu 2024. Menurutnya KPU perlu membuat pengaturan yang jelas mengenai aktivitas sosialisasi parpol yang diperbolehkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta KPU dalam menyusun daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan menjaga kemandirian Bawaslu dalam membuat keputusan, jadi salah satu prinsip dalam menangani pelanggaran pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memetakan potensi kerawanan pada perencanaan pengadaaan dan distribusi logistik Pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan potensi tersebut yakni adanya logistik pemilu yang tidak tepat prosedur, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan penataan daerah pilihan (dapil) harus direncanakan dan ditetapkan agar dari awal kelompok-kelompok politik menyadari akan konsekuensi-konsekuensinya.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melakukan inventarisasi persoalan proses seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2023-2028. Dia memantau sekaligus mengunjungi secara langsung di wilayah Pontianak, Kalbar, Jumat (18/11/2022).