Dikirim oleh Hendi Purnawan pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), untuk melakukan penelusuran keabsahan Data Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sampai ke kantor desa dan tingkat RT/RW. Penelusuran tersebut terus dilakukan dalam kurun waktu tujuh bulan ke depan.

Dikirim oleh Jaa Pradana pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga mulut dan jarinya dalam bermedia sosial supaya tidak melahirkan politisasi identitas. Bagi dia, identitas, agama, atau kejatidirian seseorang tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan apapun, termasuk dalam kontestasi pemilu dan pilkada. 

Dikirim oleh Jaa Pradana pada

Kutai Kartanegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan mengkaji mekanisme pengawasan penghitungan suara dua panel secara bersamaan. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan rencana kebijakan penghitungan dua panel ini memunculkan kerawanan bagi Bawaslu sendiri, karena Bawaslu hanya ada satu Pengawas TPS (PTPS).

Dikirim oleh Baguz Pradana pada

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Lolly Suhenty berpesan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dalam melakukan pencegahan, harus berlandaskan pada tiga hal. Dia sampaikan itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024.

Dikirim oleh Jaka Fajar pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengundurkan diri saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, hal tersebut tercantum sebagai syarat pencalonan dalam PKPU No. 10 tahun 2023. Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan pentingnya akses silon untuk mengecek data peserta pemilu.

Berlangganan Bawaslu