Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi tantangan baru dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap pengawasan pemilu mampu beradaptasi dengan dinamika ruang digital yang semakin kompleks.
Kemajuan teknologi digital, kata dia, mempermudah masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi politik, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa ruang digital menghadirkan berbagai ancaman, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi, hingga pemanfaatan AI untuk menghasilkan konten yang sulit dibedakan dari kenyataan.
"Pengawasan pemilu tidak lagi cukup dilakukan hanya di lapangan, tetapi juga harus mampu menjangkau ruang digital yang semakin kompleks dan dinamis," ujarnya saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect dengan tema "Generasi Digital, Demokrasi Transparan" di Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Puadi menjelaskan, untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu melakukan transformasi kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya, berbagai sistem informasi dan layanan digital dikembangkan untuk memperkuat fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap transformasi digital dapat mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Untuk mewujudkan hal tersebut, Doktor Ilmu Hukum FISIP Unas itu mengharapkan keterlibatan perguruan tinggi dan generasi muda dalam membangun demokrasi yang sehat dan berintegritas.
"Melalui program Bawaslu Campus Connect, Bawaslu ingin membangun ruang kolaborasi dengan dunia akademik, tidak hanya sebagai forum sosialisasi, tetapi juga sebagai wadah dialog, riset, inovasi, serta pengembangan berbagai solusi untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia," tuturnya.
Ia berharap mahasiswa dapat mengambil peran sebagai agen literasi digital, pengawas partisipatif, sekaligus calon pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dalam menjaga demokrasi.
"Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan kualitas demokrasi tetaplah manusia yang menggunakannya, integritas yang menjaganya, serta partisipasi masyarakat yang mengawalnya," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (Unas), Aos Yuli Firdaus, berharap mahasiswa menjadikan forum tersebut sebagai ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan memperluas cara pandang.
"Semakin baik pemahaman kita terhadap demokrasi, etika digital, serta pengawasan partisipatif, semakin besar pula kontribusi yang dapat kita berikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Ia juga berharap ruang kolaborasi dan sinergi antara Bawaslu dan Universitas Nasional dapat terus berkembang, baik melalui berbagai program akademik, penelitian, maupun kegiatan edukasi yang melibatkan mahasiswa dengan kolaborasi berkelanjutan.
"Kami optimistis kampus dapat terus berkontribusi dalam melahirkan generasi yang cakap secara digital, kritis dalam berpikir, serta memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi yang transparan dan berintegritas," ujarnya.
Editor: BSW
Foto: Robi Ardianto
