Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan kerawanan pemilu terus berubah mengikuti perkembangan situasi. Karena itu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 perlu dirancang lebih adaptif agar mampu mendeteksi berbagai potensi kerawanan sepanjang tahapan pemilu.
“Satu hal yang kita pelajari, ternyata kerawanan itu tidak diam. Kerawanan itu bergerak. Kerawanan itu berubah. Maka seluruh konsep IKP pun mestinya kemudian tidak statis, dia juga harus berubah,” kata Lolly saat membuka Diskusi Pengembangan Kerangka Konseptual IKP 2029 Tahap I di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dia menjelaskan, pengalaman Pemilu dan Pemilihan 2024 menunjukkan adanya potensi kerawanan yang baru terlihat setelah IKP disusun. Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan IKP 2029.
“Pengalaman 2024 itu sangat penting. Misalnya, IKP-nya sudah kita susun, tapi kemudian masuk ke pemilihan, muncul kerawanan baru. Maka yang perlu kita refleksikan adalah, apakah IKP ini akan lebih ideal jika dia berbasis tahapan? Atau dia berbasis isu strategis? Atau sesungguhnya kombinasi keduanya?” ujarnya.
Lolly juga menilai definisi kerawanan yang digunakan dalam IKP perlu dikaji kembali. Pada IKP 2024, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensi mengganggu proses demokrasi.
Dia menilai definisi tersebut perlu diperiksa kembali agar pemetaan kerawanan dapat dilakukan secara lebih presisi. Lolly mengibaratkan proses tersebut seperti seorang dokter yang melakukan diagnosis sebelum menentukan tindakan.
“Sebagai seorang dokter, ketika mendiagnosa sesuatu, dia petakan dulu semuanya, sehingga kemudian diambillah tindakan yang memang diperlukan. Maka, definisi kerawanan kita untuk Pemilu 2029 itu nampaknya perlu dicek kembali agar lebih presisi,” katanya.
Selain definisi kerawanan, Lolly juga menyoroti indikator IKP. Pada IKP 2024 terdapat 51 indikator yang digunakan untuk mengukur berbagai potensi kerawanan. Jumlah dan substansi indikator tersebut perlu diuji kembali agar sesuai dengan kebutuhan pemetaan kerawanan pada Pemilu 2029.
Selain instrumen, kualitas data juga menjadi perhatian. Lolly menilai penguatan kapasitas enumerator penting untuk memastikan setiap variabel dan indikator dipahami serta diisi secara konsisten.
“Jangan-jangan skornya rendah, menjadi rawan rendah, bukan karena tidak ada perkara, tapi karena orangnya nggak ngisi, maka menjadi nol,” ujarnya.
Karena itu, enumerator perlu mendapat pembekalan yang memadai agar memiliki pemahaman yang sama dalam mengisi instrumen. Hal tersebut penting untuk menjaga akurasi hasil pengukuran IKP.
Lebih jauh, Lolly mengatakan IKP tidak semata-mata menjadi instrumen untuk menghasilkan skor kerawanan. Hasil pemetaan tersebut harus terhubung dengan strategi pencegahan Bawaslu.
Dia berharap hasil IKP 2029 dapat menjadi pijakan bagi Bawaslu dalam menentukan langkah pencegahan sejak awal. Dengan demikian, pemetaan kerawanan tidak berhenti pada pengukuran, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah pencegahan di lapangan.
“Ketika kita merancang soal IKP, maka sesungguhnya kita sedang bicara tentang arsitektur pencegahan,” tegasnya.
Diskusi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Yusti Erlina.
Foto: Robi Ardianto
Editor: Nofiar
