Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan usulan penganggaran tahun 2022 dalam acara Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), DKPP, KPU dan Bawaslu di Jakarta, Selasa (21/9/2021). Hal tersebut menurutnya sesuai dengan arah kebijakan Bawaslu mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Abhan mengungkapkan, dukungan anggaran agar Bawaslu dapat menjalankan program sesuai arah kebijakan yang ditetapkan. Beberapa arah kebijakan tersebut, ungkap dia, seperti pengembangan dan sosialiasi pengawasan pemilu partisipatif, persiapan pengawasan netralitas ASN Pemilu 2024, dan pengembangan kelembagaan Bawaslu.
"Bawaslu mempunyai proyek prioritas pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan pengembangan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat)," sebutnya yang didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Deputi Dukungan Administrasi Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar serta Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro yang mengikuti secara daring (dalam jaringan).
Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengungkapkan, dalam masa pandemi Covid-19 yang membuat keuangan negara berat, maka diperlukan kreativitas. Dia menyarankan agar dalam menentukan arah mata anggaran bisa lebih banyak terhadap pelatihan. "Pengawas TPS itu misalnya perlu ada beberapa pelatihan. Jadi lebih efektif apabila prioritasnya terhadap pelatiha-pelatihan," tuturnya.
Junimart Girsang yang menjadi pimpinan sidang Raker/RDP ini menyampaikan Komisi II DPRI RI menyetujui usulan anggaran oleh KPU, Bawaslu, DKPP, Kementerian Dalam Negeri, dan BNPP.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Robi Ardianto
