Dikirim oleh Jaka Fajar pada
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan realisasi anggaran Tahun 2024 dan menyampaikan rencana kerja Tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI. Dalam pemaparan tersebut, Bawaslu menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran serta evaluasi regulasi sebagai fondasi untuk mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis.

“Pada tahun anggaran 2024, Bawaslu mengelola total pagu sebesar Rp17,98 triliun dengan realisasi mencapai Rp15,68 triliun atau 87,24 persen. Sisa anggaran sebesar Rp2,29 triliun berasal dari kombinasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal,” ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Ruang Rapat Komisi II DPR RI. Senin (7/7/2025).

Dalam laporannya, Bagja menyebut bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan akuntabel, terbukti dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sembilan tahun berturut-turut.

“Jika kita membahas anggaran, kami sebisa mungkin melakukan efisien dan akuntabel, kami juga meraih WTP dari BPK secara berturut-turut,” ungkap Bagja.

Salah satu fokus utama RDP adalah rencana kerja tahun 2026, di mana Bawaslu mengajukan pagu indikatif sebesar Rp1,98 triliun.

“Anggaran pagu indikatif sebesar 1,98 triliun, diarahkan untuk mendukung prioritas strategis seperti rekrutmen ASN baru, peningkatan kapasitas SDM pengawas, sosialisasi renstra 2025-2029, transformasi digital pengawasan, serta penguatan kelembagaan pengawasan pemilu,” ungkap Bagja.

Selain itu, Bawaslu juga menyampaikan keberhasilan program pengawasan partisipatif dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja kelembagaan.

“Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu mencapai 81,6 persen pasca Pemilu Serentak 2024,” ungkap Bagja.

RDP ini mencerminkan komitmen Bawaslu untuk terus memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan membangun sistem pengawasan yang adaptif serta responsif terhadap tantangan pemilu ke depan.

Editor: Reyn Gloria

Foto: Jaka Fajar