Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya peran strategis kampus dalam menjaga kebebasan akademik dan daya kritis di tengah gempuran arus informasi digital. Menurutnya, lembaga pengawas pemilu tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari ekosistem akademik yang berbasis pada ilmu pengetahuan.
"Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi dan institusi semata, melainkan membutuhkan pengetahuan, daya kritis, serta kebebasan akademik," ujar Puadi secara daring saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect bertajuk "Generasi Digital, Demokrasi Transparan" di Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Rabu (19/8/2026).
Lebih lanjut, Puadi memaparkan pergeseran paradigma pengawasan Bawaslu di tengah masifnya penggunaan media sosial dan platform digital saat ini. Transformasi digital Bawaslu tidak diartikan sekadar pembuat aplikasi, melainkan langkah strategis untuk mengubah pola pengawasan pemilu agar lebih preventif.
"Dengan teknologi, pengawasan harus bergerak dari sekadar menunggu pelanggaran terjadi menuju kemampuan membaca potensi risiko sebelum pelanggaran itu benar-benar terjadi," ujar Puadi.
Selain mendorong transformasi pengawasan internal, Puadi memberikan penekanan khusus atas peran dan tanggung jawab mahasiswa sebagai generasi yang hidup di era digital. Ia mengingatkan para mahasiswa agar mampu menjadi benteng pertahanan integritas informasi politik di ruang publik.
"Jangan jadi generasi yang paling cepat menerima informasi, tetapi jadilah generasi yang paling kritis dalam memverifikasi kebenaran informasi tersebut," pesan Puadi.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap hubungan kemitraan dengan Universitas Halu Oleo dapat terus berlanjut dalam bentuk riset pemiluan, kajian kebijakan, hingga pemetaan risiko teknologi pengawasan. Bawaslu berkomitmen untuk terus merangkul elemen akademisi demi mewujudkan pengawasan pemilu yang tidak hanya transparan, tetapi juga bermartabat serta berintegritas.
Editor: Bhakti Satrio W
