Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu menerima kunjungan resmi Mahkamah Konstitusi Negara Aljazair. Kunjungan ini bertujuan mempelajari sistem kepemiluan dan mekanisme pengawasan pemilu Indonesia.
“Bawaslu terbuka untuk berbagi pengalaman dengan MK Aljazair dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan,” ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menerima audiensi MK Aljazair di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari studi banding lembaga pemilu Aljazair di berbagai negara. Indonesia dipilih sebagai salah satu negara rujukan karena dinilai memiliki sistem pemilu yang kompleks dan demokratis.
Bawaslu menyampaikan pengetahuan kepada delegasi Aljazair di antaranya mengenai struktur kelembagaan Bawaslu dan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu. Bagja juga berbagi pengalaman mengani strategi pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas.
Bagja menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga seperti KPU, DKPP, dan aparat penegak hukum untuk menjaga integritas pemilu.
“Kami banyak belajar dari praktik pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Pengalaman Indonesia sangat berharga bagi kami dalam memperkuat sistem pemilu dan demokrasi di Aljazair,” ujar Hakim Mahkamah Konstitusi Aljazair Bouziane Aliane.
Kunjungan diakhiri dengan pertukaran cendera mata antarlembaga. Para delegasi juga berfoto bersama sebagai simbol kerja sama dan persahabatan.
Delegasi MK Aljazair yang hadir dalam audiensi terdiri atas Hakim MK Aljazair Bouziane Aliane dan Ahmed Bennini, Hakim MK Aljazair, Kepala Informasi Sistem dan Teknologi Komunikasi MK Aljazair Hicham Hamouta, serta Staf MK Aljazair Asma Belilita. Delegasi turut didampingi perwakilan dari Mahkamah Konstitusi Indonesia, yaitu Kepala Biro Humas dan Protokol MK RI Pan Muhammad Faiz.
Fotografer: Jaka Fajar
Editor: Dey
