Ditulis oleh Jaa Pradana pada Selasa, 12 November 2019 - 15:49 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan keterangan dalam sidang judicial review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Bawaslu berkedudukan sebagai pihak terkait dalam sidang Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Selasa, 29 Oktober 2019 - 18:44 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berikan pendalaman keterangan terkait permohonan judicial review UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam memberikan keterangan membahas soal pengawasan terhadap verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Rabu, 23 Oktober 2019 - 16:38 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menghadiri sidang perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda keterangan pihak termohon dari pihak DPR, Kemendagri, Kemenkumham, dan presiden.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Senin, 21 Oktober 2019 - 21:38 WIB
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan catatan umum serta tantangan pengawasan pemilihan dalam Pilkada Serentak 2020 terutama dalam hal regulasi.
Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Kamis, 8 Agustus 2019 - 21:46 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar menegaskan, akan melakukan judicial review UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Guna melancarkan rencana tersebut, Fritz bilang, akan memanfaatkan momentum.
Ditulis oleh nurisman pada Sabtu, 3 Agustus 2019 - 08:50 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Friz Edward Siregar menyampaikan, ada dua isu besar menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Rabu, 31 Juli 2019 - 20:32 WIB
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu bakal mengajukan judicial review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menilai, Bawaslu tidak akan maksimal melakukan fungsinya dalam Pilkada 2020 tanpa adanya revisi UU tersebut.