Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap perekrutan calon anggota sipil negara (CASN) tahun 2024 bagi Bawaslu dapat berjalan baik sesuai kebutuhan kelembagaan.
Kendari, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menilai, politik uang dan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilu merupakan isu Laten yang memiliki daya laten dan daya rusak luar biasa bagi tatanan demokrasi
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komitmen untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018 dideklarasikan oleh masyarakat Lampung, Rabu (14/2/2018).
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komitmen untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018 dideklarasikan oleh masyarakat Lampung, Rabu (14/2/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023 resmi dilantik oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (13/2/2018). Pelantikan lima Anggota Bawaslu Provinsi Kalbar ini merupakan yang pertama kalinya dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU). Penandatangan MoU tersebut dalam rangka kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta kerjasama dalam rangka penindakan pelanggaran praktik politik uang dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pilkada dan pemilihan umum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengajak semua pihak termasuk tokoh agama untuk ikut serta memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Menurutnya, tokoh agama menjadi salah satu pihak yang paling penting dalam menyampaikan ujaran-ujaran yang dapat menentramkan pemilih dan menebarkan semangat pencegahan pelanggaran pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menggelar “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” di Jakarta, Sabtu (10/2/2018). Dalam deklarasi tersebut, seluruh perwakilan partai politik yang hadir membacakan secara bersama-sama komitmennya untuk terkait politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Bawaslu yang terus berupaya meningkatkan kualitas pemilu. Menurut Mendagri, politik uang dan politisasi SARA wajib dilawan karena merupakan ‘racun demokrasi’
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Partai-partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Sabtu (10/2/2-16). Komitmen itu dinyatakan dalam “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” yang digelar Bawaslu.
 |
