Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menggelar “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” di Jakarta, Sabtu (10/2/2018). Dalam deklarasi tersebut, seluruh perwakilan partai politik yang hadir membacakan secara bersama-sama komitmennya untuk terkait politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018.
Hadir dalam deklarasi tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu, Anggota KPU Ilham Saputra, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Ketua DKPP Hardjono, Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo, Ketua Komnas HAM, Kepala BSSN Djoko Setiadi, Komisioner KIP, Komisioner KPI, Deputy Pencegahan KPK, perwakilan lembaga negara, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pegiat pemilu, dan Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia.
Berikut butir-butir deklarasi yang diucapkan para pimpinan parpol.
1. Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat;
2. Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada;
3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA;
4. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu; dan
5. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.
Pada rangkaian acara deklarasi tersebut, selain pembacaan komitmen parpol juga dilakukan pembubuhan cap tangan pada kain sekira 3X7 meter sebagai bentuk penolakan bersama terhadap penggunaan politik uang dan politisasi SARA. Pembubuhan cap tangan menggunakan tinta berwarna warni ini juga dilakukan oleh seluruh hadirin termasuk Ketua dan Anggota Bawaslu, Anggota KPU, Ketua DKPP, Mendagri, Panglima TNI, Wakil Ketua Komisi II DPR, Ketua Komnas HAM, Kepala BSSN, partai politik, ormas, maupun pegiat pemilu sebagai wujud dukungan seluruh elemen terkait substansi deklarasi ini. Pada awal acara, hadirin disuguhi oleh Tari Perang dari Papua sebagai simbol bahwa Indonesia berperang melawan politik uang dan politisasi SARA pada Pilkada 2018 ini.
 |
 |
Webmail
