Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu merilis sepuluh provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan tertinggi pertama yakni Maluku Utara (Malut), kedua, Sulawesi Utara (Sulut), dan ketiga Banten.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendengarkan penyampaian Kemendagri terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, KPU, dan DKPP. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan, sebagai pelaksana Undang-Undang, Bawaslu siap melaksanakan apapun perintah Undang-Undang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI menyetujui dua rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kemendagri. Selain itu, ada pula tiga rancangan Peraturan KPU (PKPU) dan dua Peraturan DKPP.
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa mengawasi tahapan Pemilu 2024 untuk melaporkan pelanggaran. Dia mengatakan, berdasarkan UU 7 tahun 2017 pasal 454, mahasiswa yang mayoritas sudah memiliki hak pilih, maka mereka bisa menjadi pintu masuk penanganan pelanggaran melalui laporan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan tidak mempermasalahkan atas rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang mempercepat jadwal pencalonan peserta pemilu calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hal itu tidak menjadi persoalan, asalkan tidak melanggar aturan undang-undang (UU).
Cisarua, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap, seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota bisa memberikan keterangan yang baik, jika nantinya diminta memberikan keterangan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat untuk menjaga hak pilihnya dalam Pemilu 2024 dengan berkolaborasi bersama Bawaslu dalam pengawasan partisipatif. Tujuannya guna menciptakan pesta demokrasi yang aman dan jauh dari pelanggaran.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tahapan pemilu pendaftaran Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyerukan jajaran pengawas pemilu berani dan tegas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan tidak ada keterlambatan dalam distribusi logistik di Pemilu 2024. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya petugas TPS (Tempat Pemilihan Suara) kelelahan hingga meninggal dunia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meyakini platform digital Tiktok bakal gerak cepat (gercep) dalam menindaklanjuti kajian Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Hal ini usai Bawaslu-Tiktok Indonesia meneken perjanjian kerja sama untuk mewujudkan Pemilu 2024 berintegritas.
 |
Webmail
