• English
  • Bahasa Indonesia

Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sesuai dengan regulasi.

Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu sedang menyusun data rekam jejak pengawas pemilu untuk evaluasi kinerja. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta basis data yang digunakan terstruktur dan terorganisir.

Pangkep, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan yakni Labakkang dan Minasatene mendeklarasikan diri sebagai Kecamatan Sadar Politik (K-SPOT) untuk menyukseskan gelaran Pemilihan 2024.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota memetakan instrumen kerawanan Pemilihan 2024 secara akurat dan aktual. Pasalnya, Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024 akan diluncurkan oleh masing-masing Bawaslu daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan ada 1.953 laporan yang diterima Bawaslu selama Pemilu 2024. Namun, dia melanjutkan ada 734 temuan dari beberapa jenis pelanggaran yang ada selama penyelenggaraan Pemilu lalu.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 14 Maret 2024 - 07:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan hasil pengawasan Bawaslu selama rekapitulasi suara pemilu di tiap jenjang, dapat menjadi pertanggungjawaban Bawaslu kepada masyarakat.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 13 Maret 2024 - 21:15 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2024 selesai tepat waktu pada 20 Maret 2024. Hal tersebut dia nyatakan meskipun tahapan awal rekapitulasi suara tingkat provinsi melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 10 Maret 2024 lalu.
 

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 13 Maret 2024 - 18:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan eks Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia mulai disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dugaan tindak pidana pemilu tersebut berasal dari temuan Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) terhadap penambahan dan pengurangan daftar pemilih tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Rabu, 13 Maret 2024 - 16:17 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung, bisa saja angka kerawanan Pilkada 2024 bisa lebih besar dari Pilpres 2024. Hal ini menurutnya dikarenakan persaingan calon kepala daerah (cakada) yang sangat tinggi di masing-masing daerah seluruh Indonesia.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Senin, 11 Maret 2024 - 05:24 WIB

Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melalukan pengawasan langsung pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia atas temuan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Anggota Bawaslu Puadi mengatakan PSU berjalan dengan lancar namun masih sarat akan catatan.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 9 Maret 2024 - 09:20 WIB

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah segera melaporkan ke Bawaslu diatasnya atau Polisi, jika ada pengawas pemilu di seluruh tingkatan yang diintimidasi. Hal ini penting disampaikan Bagja mengingat ada kasus dugaan intimidasi yang diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 8 Maret 2024 - 21:32 WIB

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia dengan menghilangkan metode Pos. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan pemungutan dengan metode Pos sulit dilakukan, terlebih permasalahan pemungutan dengan metode Pos ini sudah terjadi sejak Pemilu 2019 lalu.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 8 Maret 2024 - 18:45 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan, Bawaslu tidak bisa mengawasi audit dana kampanye oleh peserta pemilu yang sedang dilakukan kantor akuntan publik (KAP) idenpenden yang telah ditunjuk oleh KPU. 

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Jumat, 8 Maret 2024 - 15:00 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran pengawas pemilu di daerah melakukan sinkronisasi data kerja-kerja Pemilu 2024 sekaligus melakukan evaluasi untuk mempersiapkan pengawasan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dia ungkapkan saat melakukan supervisi pengawasan pungut hitung Pemilu Serentak 2024 di Bawaslu Kabupaten Bogor dan Bawaslu Kota Bogor, Kamis (7/3/2024).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 6 Maret 2024 - 10:37 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu sedang melakukan pengembangan aplikasi rekrutmen pengawas pemilu. Aplikasi tersebut bertujuan untuk validasi dan verifikasi keabsahan data pengawas pemilu.

Halaman

PENGUMUMAN NOMOR : 1/KP.01.00/K1/07/2023 TENTANG UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU PERIODE MASA JABATAN 2023 - 2028

Sehubungan telah disampaikannya Hasil Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Periode Masa Jabatan 2023 – 2028 oleh Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Periode Masa Jabatan 2023 – 2028 maka bersama ini disampaikan nama-nama Calon Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Periode Masa Jabatan 2023 – 2028 yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah sebagai berikut:

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text