Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - menjelaskan upaya Bawaslu melakukan pencegahan terhadap hoaks informasi dalam isu kepemiluan. Salah satunya dengan membangun literasi digital. Yakni, Bawaslu membangun komunitas digital pengawas partisipatif bernama 'Jarimu Awasi Pemilu'.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu, dan Platform Digital akan mengkaji sekaligus meningkatkan kualitas moderasi konten media sosial. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, moderasi konten harus dilakukan bersama seluruh stakeholder supaya minim adanya disinformasi Pemilu 2024.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty beri apresiasi desa Anti Politik Uang di Kelurahan Murti Gading dan kelurahan Terong, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa tersebut diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa yang lain di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, menghadapi Pemilu 2024, bawaslu telah mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang terampil, berdedikasi dan berintegritas. Lalu meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam mengantisipasi hoax dan disinformasi, Meta meluncurkan portal pelaporan konten untuk Bawaslu (baik di Facebook dan Instagram). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun menyambut baik langkah pencegahan bersama ini.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi Politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) di Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut provinsi tertinggi pertama yakni DKI Jakarta dan kedua, Maluku Utara (Malut).
Kemudian lanjut Lolly, ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lalu, keempat papua Barat (Papbar), kelima Jawa Barat (Jabar), dan keenam Kalimantan Barat (Kalbar).
Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada Ketua Bawaslu di daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, ketua memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan terutama di tengah padatnya tahapan pemilu yang tengah berjalan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pimpinan Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) mengetahui konstruksi hukum dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024. Melihat potensi permohonan akan banyak setelah penetapan DCT (daftar calon tetap), maka menurutnya perlu mengetahui alur mekanisme hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencalonan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan agar provinsi-provinsi di Pulau Papua, terutama empat daerah otonomi baru (DOB), mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasalnya, dia menilai, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 banyak kerawanan yang dapat terjadi di daerah-daerah tersebut.
 |
Webmail
