• English
  • Bahasa Indonesia

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 17 Juni 2016 - 14:09 WIB

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun  anggaran 2017 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kami (16/6) kemarin. Hadir juga mitra kerja Komisi II lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum  dan Ombudsman Republik Indonesia.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Rabu, 15 Juni 2016 - 00:15 WIB

Tebing Tinggi, Badan Pengawas Pemilu --- Pilkada tahap II tahun 2017 mendatang yang  melibatkan 101 provinsi, kabupaten/kota di Indonesia secara aturan sudah semakin baik. Antara lain dengan diberikan kewenangan kepada Bawaslu dalam revisi UU Pilkada, untuk mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Selasa, 14 Juni 2016 - 18:08 WIB

Takalar, Badan Pengawas Pemilhan Umum- Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menjalankan demokrasi namun juga menjadi pusat kejahatan demokrasi dari seluruh dunia. Menurutnya, sudah saatnya semua elemen masyarakat membenahi proses demokrasi dan menjadikannya lebih baik.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Selasa, 14 Juni 2016 - 17:42 WIB

Medan, Badan Pengawas Pemilu –  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan memastikan mempercepat proses  putusan sengketa Pilkada Siantar pada tahun 2015 lalu. Kepastian percepatan putusan sengketa itu menyusul audiensi jajaran Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumut dengan  Ketua PTTUN Medan dan jajaran hakim tinggi PTTUN Medan di kantornya, Selasa (14/6).

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Selasa, 14 Juni 2016 - 17:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Pembangunan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengunjungi  Bawaslu RI, Selasa (14/6). Kunjungan tersebut untuk mengkonsultasikan anggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 serta memastikan alokasi anggaran pengawasan pilkada di Jawa Tengah.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Selasa, 14 Juni 2016 - 16:56 WIB

Pati, Badan Pengawas Pemilu – Meski pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017 masih terhitung lama, Bawaslu RI beserta seluruh jajaran mulai gencar menyosialisasikan persiapan pengawasan Pilkada. Hari ini, Selasa (14/6) siang menjelang sore, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat tentang Persiapan Pengawasan Pilkada 2017 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Sabtu, 11 Juni 2016 - 23:45 WIB

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Republik Indonesia mewanti-wanti praktik kecurangan melalui mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di Pekanbaru, Riau. Berdasarkan catatan Bawaslu, Pilkada terakhir yang digelar tahun 2012 lalu di Pekanbaru diwarnai cukup banyak kasus pelanggaran dengan modus mobilisasi PNS.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 10 Juni 2016 - 23:46 WIB

 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tidak ada perbedaan yang signifikan antara peraturan Pilkada 2017 dengan peraturan Pilkada 2015, kata Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik dalam diskusi publik Bawaslu bertema "Persiapan Penyelenggara Pilkada Pasca Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada" di Media Center Bawaslu RI, Jum’at (10/6).

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 10 Juni 2016 - 20:59 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peran Bawaslu dalam hal penjatuhan sanksi administrasi, di mana sanksi terberat adalah diskualifikasi terhadap pasangan calon (Paslon) merupakan progres yang baik terhadap penguatan kewenangan Bawaslu, kata Ketua Bawaslu RI, Muhammad saat diskusi publik dengan media massa yang juga dihadiri Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik di Media Center Bawaslu RI, Jum’at (10/6).

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Kamis, 9 Juni 2016 - 21:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR mengkhawatirkan pemotongan anggaran di lembaga penyelenggaraan pemilu akan mengganggu pelaksanaan Pilkada Tahun 2017. Komisi yang membawahi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan Pemilu itu mendorong agar anggaran pengawasan pemilu tidak dipangkas.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text