Webmail
Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bagian Hukum Bawaslu RI pada tanggal 27 hingga 29 Juli lalu melakukan penyusunan sekaligus finalisasi Peraturan Bawaslu terkait keterbukaan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Peraturan tersebut merupakan pengganti Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Bawaslu.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 tinggal hitungan bulan. Bawaslu ingin Pilkada Serentak gelombang kedua itu tidak hanya menjadi milik peserta dan penyelenggara Pilkada, namun sepenuhnya menjadi hajatan milik masyarakat.
Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, di Hotel Natsepa Ambon, Maluku, Selasa (26/7).
Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 harus lebih baik dari Pilkada sebelumnya. Terdapat 5 (lima) syarat supaya pelaksanaan Pilkada 2017 nanti berjalan sesuai yang diharapkan bersama. Pertama regulasi yang jelas dan tegas. Kedua peserta pemilu yang kompeten. Ketiga pemilih yang cerdas. Keempat Birokrasi yang netral. Dan yang kelima penyelenggara pemilu yang independen dan netral.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas fungsi masing-masing. Selain itu, semuanya meski memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, mengelola, dan melaporkan BMN tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 dilakukan melalui satu atap. Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu harus menghilangkan ego masing-masing ketika ada hal-hal yang tidak prinsip. Mari kita lebur dalam sentra Gakkumdu satu atap ini.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Reviewer, berikut 10 artikel terbaik yang dapat diterbitkan ke dalam jurnal Bawaslu edisi 1 tahun 2016. 10 artikel terbaik ini didapatkan dari hasil penilaian terhadap artikel yang masuk ke panitia. Tim reviewer tersebut adalah:
1. Dr. Kushandajani, MA
2. Yuwanto, Ph.D,
3. Dr. Teguh Yuwono.,M.Pol.Admin.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah penambahan kewenangan terhadap Bawaslu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu melakukan serangkaian kegiatan untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam UU tersebut dengan tepat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan “kompas” (pedoman) bagi internal pengawas pemilu dalam rangka mengefektifkan fungsi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada Pilkada. Kehadiran kompas akan sangat membantu untuk menentukan arah yang akan dituju.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa terdapat tiga sistem pijakan dalam konstruksi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yaitu struktur, pranata (aturan), dan kultur. Menurutnya ketiga poin tersebut tepat jika dijadikan sebagai pijakan dalam konstruksi Sentra Gakkumdu.
 |
