Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Mochammad Afifuddin dalam penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Gedung DPR, menyampaikan pengawasan pemilihan tidak akan dapat efektif apabila hanya dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu saja. Penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi setiap proses pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Rahmat Bagja mengusung visi “Membangun Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Penyelesai Sengketa Pemilu yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel”. Menurutnya tiga hal tersebut dapat dicapai dengan cara peningkatan pemahaman tentang pengawasan pemilu kepada seluruh jajaran Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Herwyn Jefler Hielsa Malonda mengungkapkan kedepan terdapat tantangan berat dalam kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 serta pemilihan kepala daerah serentak 2018,2020, dan 2020. Menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu menurutnya harus mampu menjadi lembaga pengawas yang berintegritas dan profesional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Syafrida R Rasahan dalam penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/4) mengusung misi “Menjadikan Lembaga Bawaslu Menjadi Pilar Utama Dalam Mengawal Proses Berdemokrasi Di Indonesia”. Visi tersebut menurutnya dapat dicapai dengan menjalankan empat misi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron mengatakan, salah satu keinginan Bawaslu untuk mengoptimalkan penanganan politik uang adalah memiliki penyidik khusus. Penyidik tersebut menurutnya berada di bawah kelembagaan Bawaslu dan terkosentrasi untuk menangani politik uang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Muhammad Najib menyampaikan visinya adalah menjadi Komisioner Bawaslu RI yang berperan penting dalam mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Indikator dari keberhasilan sebagai lembaga terpercaya, Bawaslu efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran ataupun jumlah pelanggaran yang terjadi sedikit.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Abdullah menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dilakukannya apabila terpilih menjadi Anggota Bawaslu. Salah satunya, adalah memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pengwasan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Fritz Edward Siregar mengusung visi “Membawa Bawaslu Sebagai Lembaga yang Profesional, Modern, dan Terpercaya”. Apabila visi tersebut terwujud, maka tujuan bersama untuk menciptakan proses demokrasi yang terkonsolidasi akan tercapai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Ratna Dewi Pettalolo mengusung visi “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemilu Demokratis yang Berkualitas”. Guna mendukung visi tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki enam misi apabila dirinya terpilih menjadi Anggota Bawaslu periode 2017-2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Abhan menyampaikan bahwa salah satu syarat pokok demokrasi adalah sistem pemilu yang jujur dan adil yang dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum. Karena itu, menurutnya kedepan harus tercipta penegakan hukum pemilu yang berkeadilan, profesional, efektif dan efisien yang ditopang pengawasan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder.
 |
Webmail
