• English
  • Bahasa Indonesia

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti informasi awal yang masuk terkait pelanggaran pemilu. Pasalnya, ia menyoroti jika informasi awal tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi masalah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hingga 24 Juni 2024, Bawaslu telah menerima 33 permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan Pemilihan 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi, menghimbau kepada seluruh jajaran Bawaslu untuk tetap meningkatkan kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran, guna mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas, jujur dan adil.

Manggarai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) merupakan garda terdepan kelembagaan pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sesuai dengan regulasi.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 21 November 2023 - 22:11 WIB



Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis sidang Bawaslu kembali melanjutkan tiga sidang dugaan pelanggaran administrasi tahapan pencalonan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Agenda sidang kali ini yakni mendengarkan jawaban terlapor, mengesahkan alat bukti, dan memeriksa saksi.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 21 November 2023 - 18:45 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak jajaran Polri secara bersama memperkuat kolaborasi dengan pengawas pemilu dalam mencegah dan menangani pelanggaran Pemilu 2024 di media sosial (medsos). Menurutnya ada banyak kerja sama yang perlu dilakukan dalam menangani pelanggaran pemilu yang akan memasuki tahapan kampanye.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 21 November 2023 - 06:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak boleh sembarang menyatakan suatu hal atau laporan adalah temuan. Pasalnya, dia menyatakan temuan harus dapat dibuktikan.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Senin, 20 November 2023 - 16:48 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, meluncurkan surat edaran bersama (SEB) untuk melakukan skrining kesehatan awal bagi penyelenggara pemilu ad hoc termasuk pengawas TPS . Bagja menuturkan, hal ini merupakan langkah preventif untuk menghindari jatuhnya banyak korban dari penyelenggara pemilu ad hoc seperti  Pemilu 2019. 
 
Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 20 November 2023 - 15:40 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, dan DKPP  menyetujui rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. RDP tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Paudi, Lolly Suhenty, dan Sekjen Bawaslu Ichsan Fuadi.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Minggu, 19 November 2023 - 15:09 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong Bawaslu seluruh Indonesia lebih memasifkan kerja pencegahan. Pasalnya kata dia, hingga saat ini Bawaslu telah mengidentifikasi sebanyak 1.952 kerawanan.

Dari identifikasi tersebut, Lolly mengatakan telah dilakukan pencegahan baik berupa nota dinas, surat imbauan, perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, dan lain sebagainya.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Sabtu, 18 November 2023 - 17:19 WIB

Siak, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap festival budaya yang diadakan Bawaslu di tiap tingkatan, tidak saja melestarikan gerakan budaya, tetapi juga menciptakan gerakan efek deterens (menolak; menangkis; atau mencegah) terjadinya kecurangan pemilu.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Sabtu, 18 November 2023 - 13:37 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan tantangan pemilu di Indonesia pada era digital saat ini. Menurutnya, penyebaran informasi hoaks masih menjadi tantangan utama yang akan dihadapi pada Pemilu 2024.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Jumat, 17 November 2023 - 20:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar secara langsung tujuh sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Sidang ini dilaksanakan di dua ruang sidang secara terpisah, dengan agenda mendengarkan pokok laporan pelapor dan terlapor.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 17 November 2023 - 16:25 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan bakal calon legislatif (Bacaleg) tidak melakukan kampanye sebelum tahapan kampanye dimulai. Dia menjelaskan, tahapan kampanye akan dilakukan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Meski demikian, saat ini, kata dia peserta pemilu dari partai politik diperkenankan melakukan sosialisasi di internal partai.

Halaman

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text