• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Tiga pimpinan Bawaslu; Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono melakukan pendampingan lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu untuk mengelola data pengawas ad hoc secara akurat, terkoordinasi, dan transparan. Menurut dia, ini penting agar pengawasan pemilu dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong jajaran staf di sekretariat Bawaslu untuk meningkatkan kemampuannya sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya peningkatan kemampuan para staf akan sangat berguna untuk menunjang kerja dan fungsi Bawaslu.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan tugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bukan hanya sebatas mengawasi jalannya pemilihan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perat

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Bawaslu daerah teliti dan detail dalam mengawasi syarat pencalonan kepala daerah baik dari calon independen maupun partai politik.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 18 April 2024 - 18:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Dalam penyerahan formasi itu, Bawaslu mendapat sejumlah pengadaan ASN untuk tahun 2024.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Selasa, 16 April 2024 - 15:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan dana kerahiman saat Hut ke-16 Bawaslu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga memberikan santunan bagi pengawas pemilu yang gugur dalam tugas.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan dana kerahiman sebagai bentuk kepedulian Bawaslu terhadap dedikasi seluruh jajaran pengawas pemilu yang gugur dalam melakukan tugas. Dia berharap dengan adanya dana kerahiman tersebut, Bawaslu akan semakin baik lagi kedepannya.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 16 April 2024 - 11:16 WIB
 
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan agar HUT ke-16 Bawaslu menjadi refleksi bagi seluruh jajaran di Bawaslu baik di pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota terus meningkatkan kinerja. Dia meminta tidak puas atas kinerja selama ini, tapi harus bisa memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan.
 
Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Sabtu, 6 April 2024 - 07:41 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan mitigasi pengawasan dalam tahapan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024. Mitigasi tersebut meliputi banyak hal, termasuk evaluasi kinerja pengawas ad hoc (sementara) dalam Pemilu Serentak 2024. Selain itu, ada pula imbauan Bawaslu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah tidak boleh melakukan mutasi pejabat sejak 30 Maret 2024 untuk menjaga netralitas.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Rabu, 3 April 2024 - 21:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadirkan satu ahli dan tujuh saksi dalam lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ahli dan para saksi menyampaikan mengenai tugas pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang berkaitan dengan dalil yang diajukan pemohon paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 2 April 2024 - 21:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan perlunya melakukan evaluasi dalam pengawasan dana kampanye. Hal ini menurutnya agar dapat meningkatkan kerja kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik serta tranparansi dalam proses tahapan pemilu di masa mendatang.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Senin, 1 April 2024 - 21:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta Bawaslu daerah untuk mempersiapkan publikasi edukasi menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung akhir tahun ini. Menurutnya hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi tentang publikasi dan pemberitaan yang telah dilakukan pada pemilu yang sudah berlangsung.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Jumat, 29 Maret 2024 - 19:04 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) nomor urut 01 dan paslon 03. Bawaslu memberi keterangan sesuai tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran terkait dalil-dalil yang diajukan oleh paslon 01 dan 03.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Rabu, 27 Maret 2024 - 10:41 WIB




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 26 Maret 2024 - 22:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada. Menurutnya perlu melakukan identifikasi permasalahan dari berbagai aspek dan kasus-kasus yang dirasakan menarik sekaligus mempersiapkan rujukan dalam menghadapi Pemilihan (Pilkada) Serentak tahun 2024 meskipun menggundakan undang-undang (UU) yang berbeda.

Halaman

PERBAIKAN TERHADAP JADWAL 15 ORANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR CPNS BAWASLU DENGAN LOKASI UPT BKN AMBON

Menyusuli Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2507/KP.01.00/SJ/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Jadwal dan Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021, dengan ini disampaikan perbaikan terhadap jadwal 15 orang Peserta SKD di lokasi UPT BKN Ambon yang semula disampaikan tanggal 12 September 2021 menjadi tanggal 13 September 2021, dengan rincian jadwal sebagaimana terlampir

JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2395/KP.01.00/SJ/08/2021 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pascasanggah Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilu Tahun Anggaran 2021 dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCASANGGAH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN ANGGARAN 2021

Sehubungan dengan telah berakhirnya Masa Sanggah yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 7 Agustus 2021 terhadap hasil Seleksi Administrasi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2021, dan berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap sanggahan dimaksud yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 14 Agustus 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENYESUAIAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6201/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 19  Juli 2021 perihal Penyesuaian Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon ASN Tahun 2021, dengan ini disampaikan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
File Pendukung: 

RALAT PENGUMUMAN NOMOR 2217/KP.01.01/SJ/06/2021 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

Menyusuli Pengumuman Nomor 2217/KP.01.01/SJ/06/2021 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan perubahan Kualifikasi Pendidikan Jabatan Pengelola Keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021:

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV)/Diploma III (D-III) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021.

HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi, Uji Kompetensi Teknis dengan menggunakan metode Computer Assissted Test Badan Kepegawaian Negara, Uji Penulisan Makalah, Uji Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural dengan metode Assessment Centre Badan Kepegawaian Negara, Wawancara Akhir, dan Penilaian Rekam Jejak Jabatan bagi pelamar Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, bersama ini diumumkan sebagai berikut:

File Pendukung: 

HASIL PENILAIAN REKAM JEJAK JABATAN DAN WAWANCARA AKHIR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan Rekam Jejak Jabatan dan Seleksi Wawancara Akhir dengan komponen penilaian inovasi dan manajemen perubahan, pengambilan keputusan, manajemen stakeholder, perencanaan strategis, potensi integritas, kreativitas program/kegiatan peserta yang digagas dalam menjawab pertanyaan, pengalaman bekerja di bidang kesekretariatan, tingkat pendidikan, tingkat pelatihan struktural, pelatihan teknis yang berhubungan dengan jabatan yang dilamar, dan penghargaan/prestasi yang berhubungandengan jabatan.

HASIL LULUS SELEKSI PENGISIAN JABATAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA PERIODE 2

Dengan ini diumumkan Hasil Lulus Seleksi Pengisian Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2, sejumah 17 (tujuh belas) orang dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text