• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengapresiasi serta merasa terbantu dengan keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.

Kabupaten Batang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong semua jajaran Bawaslu untuk mengabadikan kerja-kerja pengawasan pemilu dalam buku.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi hingga NGO dalam menyusun rencana strategis 2025-2029. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mempersilakan akademisi dan NGO tersebut mengkritik dan memberikan masukan kepada Bawaslu.

Kabupaten Pekalongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI menyerahkan bantuan dana kerahiman kepada keluarga salah satu pegawai Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) yang membangun gedung Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) jelang pemilihan dimulai.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Minggu, 21 Januari 2024 - 17:00 WIB



Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau seluruh peserta pemilu dan pilpres untuk meninjau kembali pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dinilai bermasalah. Hal ini supaya apk yang terpasang tidak membahayakan masyarakat sekitar.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Minggu, 21 Januari 2024 - 16:55 WIB



Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan 20 mobil pojok pengawasan yang berisi literatur-literatur kepemiluan. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap dengan adanya mobil tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar terkait kepemiluan, terlebih dalam masa kampanye ini.

Ditulis oleh : Hendi Poernawan
pada : Minggu, 21 Januari 2024 - 16:51 WIB



Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan seluruh jajaran Bawaslu akan mengawasi tahapan rapat umum yang akan dimulai pada 21 Januari sampai 10 Februari 2024. Mulai dari Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) hingga jajaran staf Bawaslu akan turun gunung.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Minggu, 21 Januari 2024 - 14:46 WIB




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, Koalisi Masyarakat Sipil, Peserta Pemilu dan Pilpres 2024 mendeklarasikan komitmen bersama kampanye pemilu berintegritas di media sosial (medsos) Pemilu 2024. Kampanye di media elektronik serta digital dimulai bersamaan dengan kampanye rapat umum yang resmi dimulai hari ini 21 Januari hingga 10 Februari 2024.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Minggu, 21 Januari 2024 - 11:37 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap ajang car free day (CFD) Bawaslu, jadi ajang masyarakat untuk mencari informasi tentang pengawasan pemilu. Termasuk masyarakat bisa  melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Minggu, 21 Januari 2024 - 08:59 WIB


Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) sebagai paling krusial. Untuk itu, dia meminta jajaran pengawas pemilu dapat mengidentifikasi kerawanan sekaligus segera melakukan penelusuran apabila ada dugaan pelanggaran.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Sabtu, 20 Januari 2024 - 14:24 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan perlu mempersiapkan sistem berjenjang terhadap hasil penghitungan suara di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Dia menegaskan, pengawas pemilu harus mengutamakan pencegahan pelanggaran pemilu yang dimulai dari Pengawas TPS (PTPS).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Jumat, 19 Januari 2024 - 21:54 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil monitoring Bawaslu terhadap tren hoaks dan disinformasi saat tahapan kampanye masih terbilang minim. Malah menurutnya, debat dan adu program visi misi yang ramai menjadi tren di seluruh platform sosial media.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 18 Januari 2024 - 21:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai informasi hoaks terkait kepemiluan, mengancam demokrasi. Pasalnya, banyak perpecahan terjadi di masyarakat hanya karena masyarakat menerima informasi hoaks kepemiluan secara mentah-mentah.

Bagja mencontohkan, suasana ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, masa pendukung salah satu paslon Gubernur, terdoktrin politik yang dibalut ayat agama, sehingga terjadi konflik sosial.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Kamis, 18 Januari 2024 - 20:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Pemilu 2024 akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dibanding pemilu sebelumnya. Sebab dia prediksi akan banyak potensi pelanggaran yang bisa terjadi baik di dalam maupun luar negeri.

Halaman

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text