• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Tiga pimpinan Bawaslu; Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono melakukan pendampingan lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu untuk mengelola data pengawas ad hoc secara akurat, terkoordinasi, dan transparan. Menurut dia, ini penting agar pengawasan pemilu dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong jajaran staf di sekretariat Bawaslu untuk meningkatkan kemampuannya sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya peningkatan kemampuan para staf akan sangat berguna untuk menunjang kerja dan fungsi Bawaslu.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan tugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bukan hanya sebatas mengawasi jalannya pemilihan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perat

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Bawaslu daerah teliti dan detail dalam mengawasi syarat pencalonan kepala daerah baik dari calon independen maupun partai politik.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Senin, 26 September 2016 - 20:13 WIB

Pematangsiantar, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Prof. Dr.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Jumat, 23 September 2016 - 16:21 WIB

Jurnal Bawaslu Edisi 2 Tahun 2016 mengangkat tema “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”. Tema ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005 dengan berbagai dinamika yang menyertainya hingga pelaksanaannya secara serentak mulai tahun 2015 tercermin melalui naskah yang Redaksi terima. Penulis berasal dari kalangan akademisi dan praktisi dari berbagai daerah di Indonesia dengan keragaman dan ciri khas masing-masing.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 23 September 2016 - 15:12 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Sehubungan dengan semakin dekatnya Pilkada Serentak tahun 2017, Bawaslu RI mengundang Komisioner dan Kepala Sekertariat Bawaslu Provinsi dan juga Panwaslih Kabupaten/Kota dalam kegiatan Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), Implementasi Gratifikasi dan Potensi Temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) di lingkungan Panwas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahu

Ditulis oleh : ali imron
pada : Rabu, 21 September 2016 - 11:52 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Secara umum Pilkada serentak 2015 berlangsung sukses, dalam arti tahapan pilkada tepat waktu  dan berjalan damai,  tapi ada catatan  peristiwa yang melanggar prinsip pemilu free and fair.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 20 September 2016 - 07:36 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Diponegoro (Undip) mengadakan Seminar Internasional bertajuk “Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu” yang kali ini dihelat di Auditorium FISIP Undip, Semarang, Senin (19/9). Seminar itu menghadirkan perwakilan dari Tunisia dan Finlandia, digelar dalam rangka pertukaran pengetahuan serta komparasi sistem pemilu dengan Negara-negara sahabat.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Selasa, 20 September 2016 - 06:32 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Bawaslu RI, KPU RI, Polri, dan Kemendagri melaksanakan rapat kerja terkait persiapan Pilkada serentak 2017 di Ruang Rapat DPD RI, Senin, (19/09).  

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 19 September 2016 - 22:05 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si mengungkapkan kendati semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan pemilu, namun tidak dapat dipastikan bahwa setiap proses pemilu berlangsung dengan cara-cara yang demokratis. Proses yang transparan dan akuntabel adalah pilar yang dapat menjamin proses pemilu berlangsung secara demokratis.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 19 September 2016 - 13:29 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Guna mendorong terwujudnya visi menjadi pusat pembelajaran demokrasi dan pengawasan Pemilu bagi masyarakat dan stakeholder baik dari dalam maupun luar negeri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia kembali mengadakan seminar internasional bertajuk “Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu” yang kali ini dihelat di Semarang, Senin (19/9).

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Sabtu, 17 September 2016 - 15:29 WIB

Lampung,  Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, pada Pilkada Tahun 2017 penegakan hukum terkait  praktik politik uang akan semakin tegas. Merujuk pada Undang-Undang Pilkada yang telah selesai direvisi, pemberi maupun penerima politik uang dapat dikenai sanksi pidana.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Sabtu, 17 September 2016 - 15:06 WIB

Lampung,  Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas meminta agar pengawas pemilu harus memahami aturan dan tidak berlebihan dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan. Pengawas pemilu menurutnya harus menjalankan tugas dengan tepat, efektif dan efisien sesuai aturan yang ada.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text