Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam upaya mempersiapkan pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pimpinan Bawaslu Provinsi yang terbagi dalam tiga gelombang. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan bahwa harapan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah maksimalnya fungsi diklat untuk memperkuat sikap karakter dan penambahan pengetahuan mengenai teknis pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa soal kepemiluan.
"Kegiatan ini untuk membentuk sikap yang harus dilakukan (norma-norma sebagai pengawas pemilu) agar terbentuk kepribadian (mental pengawas yang berwibawa) yang berkaitan dengan teknis pengawasan kepemiluan. Ini mirip dengan kegiatan ke-Bawaslu-an tahun 2018 untuk memperdalam pengetahuan terkait tugas-tugas pengawasan pemilu, terutama bagi teman-teman yang baru bergabung di Bawaslu Provinsi," katanya yang hadir secara daring (dalam jaringan) saat membuka Pelatihan Sosiokultural dan Pembangunan Karakter Pengawas Pemilu gelombang kedua di Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/11/2022) malam.
Dalam pelatihan gelombang kedua ini, perlu diketahui, peserta merupakan pimpinan Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat (parmas), dan hubungan masyarakat (humas). "Gelombang pertama diikuti Ketua Bawaslu Provinsi dan yang mengampu SDMO (sumber daya manusia dan organisasi. Saat ini gelombang kedua diikuti kordiv yang membidangi pencegahan, parmas, dan Humas. Baru nanti gelombang ketiga diikuti divisi sisanya (data informasi, hukum, dan penyelesaian sengketa)," tuturnya.
"Kegiatan ini hampir sama materinya, hanya perbedaan penekanan kepada divisi yang diampu. Itu yang diperkuat? sesuai kerja-kerja yang dibidangi," tambah Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu tersebut.
Dia menegaskan, bakal ada diklat bersertifikat yang menunjang kerja-kerja pengawasan pemilu. "Nantinya ada pelatihan kompetensi dengan menggandeng lembaga lain, misalnya yang membidangi penyelesaian sengketa mendapatkan sertifikat mediator yang berlaku tiga tahun dengan kerja sama bersama Mahkamah Agung. Mudah-mudahan perencanaan mengenai diklat ini bisa berjalan dengan baik dalam mempersiapkan sumber daya Bawaslu," demikian dirinya memberikan harapan.
Dalam kegiatan ini, hadir sejumlah narasumber seperti akademisi dari Universitas Indonesia Aditya Perdana, akademisi Universitas Diponegoro sekaligus mantan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, Anggota DKPP sekaligus mantan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, mantan Ketua KPU Arief Budiman, dan narasumber dari TNI.
Aditya dalam penjabaran diskusinya menekankan, bahwa demokratisasi Indonesia secara histori mengalami perkembangan. Selain perkembangan pembentukan partai politik dengan ditandai tumbuhnya partai-partai baru, menurutnya, perkembangan sistem pemilu saat ini dengan proporsi suara terbanyak membuat setiap kader atau calon berusaha memperkuat ketokohan dengan berbagai cara. Hal ini baginya perlu diwaspadai oleh Bawaslu karena ada upaya menarasikan tokoh dengan kampanye hitam, hoaks, atau hal lain yang berpotensi melanggar aturan perundangan-undangan.
"Suka tidak suka dalam demokrasi kita yang sudah ada literatur 'study'-nya, masyarakat lebih memilih kepada tokoh, bukan menekankan kepada substansi program yang ditawarkan. Karena itu, Bawaslu perlu mewaspadai pertarungan pembentukan ketokohan ini yang bisa berpotensi melanggar," ujarnya.
Sedangkan Nur atau kerap disapa NHS memberikan arahan agar Bawaslu mawas diri dengan bekerja keras, tanpa mengenal waktu. "Pengawas itu berat karena tidak ada yang suka diawasi. Karena itu, pengawas pemilu harus sering turun ke jalan melihat situasi setiap saat dan memetakan potensi pelanggaran dengan mengedepankan pencegahan," terangnya.
Fotografer: Ranap THS
 |
 |
Webmail
