Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu selalu menggunakan hasil dan rekomendasi Monitoring Evaluasi (Monev) untuk evaluasi, perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi. Karena dapat menunjukkan celah dan kekurangan secara jelas.
Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Puadi, pada pembukaan Penyusunan Instrumen dan Pedoman Monitoring Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi tahun 2022, Senin, (15/8/2022).
"Bawaslu diharapkan dapat menyempurnakan instrumen penilaian keterbukaan informasi untuk Bawaslu provinsi, bahkan hingga Bawaslu kbupaten/kota agar dapat melakukan evaluasi dan perbaikan," ucapnya.
Anggota Bawaslu Provinsi DKI periode 2018-2022 menambahkan, sebagai bahan masukan bagi penyusunan instrumen dan pedoman Monev tahun 2022, dirinya mengusulkan untuk memasukkan instrumen penilaian informasi kepemiluan ini. Diantaranya, lanjut Puadi, penilaian implementasi PerKI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepemiluan, lalu memperkuat kapasitas Bawaslu provinsi terutama dalam pendokumentasian dan pelayanan informasi kepemiluan.
"Serta menyiapkan Bawaslu provinsi dalam melayani informasi tahapan Pemilu 2024," ungkapnya.
Dijelaskan Puadi, pada hasil Monev Bawaslu Provinsi tahun 2021. Terdapat 15 Provinsi Informatif, 5 Provinsi Menuju Informatif, 5 Provinsi Cukup Informatif, 5 Provinsi Kurang Informatif dan 4 Provinsi Tidak Informatif.
"Harus menjadi evaluasi bagi Bawaslu dan untuk Monev tahun 2022 diharapkan jumlah Bawaslu Provinsi yang mendapat predikat informatif lebih banyak lagi," ungkapnya.
Pada tempat yang sama, Anggota Bawaslu Totok Hariyono menuturkan, PPID merupakan wajah lembaga karna PPID akan menjadi garda terdepan Bawaslu dalam menyampaikan dan melayani informasi publik.
Editor: Reyn Gloria
 |
 |
Webmail
