• English
  • Bahasa Indonesia

Siaran Langsung TVOne Tanpa Kontrak dengan Demokrat

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan bahwa tidak ada kontrak tertulis antara Partai Demokrat dan stasiun televisi TVOne dalam menayangkan siaran langsung acara pemaparan visi dan misi capres dan cawapres Prabowo dan Hatta Rajasa.

“Tidak ada (kontrak ,-red). Tapi kami berterima kasih jika ada rekan-rekan media yang menayangkan,” ujar Syarief, usai diklarifikasi oleh Bawaslu, di Jakarta, Rabu (4/6) dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Capres dan Cawapres Nomor Urut 1, Prabowo-Hatta.

Menurut Syarif, pihaknya memang mempublikasikan kepada media massa, bahwa akan ada kegiatan yang diselenggarakan oleh internal Partai Demokrat untuk mendengarkan visi dan misi Capres dan Cawapres yang diusung oleh Gerindra, PAN, PPP, Golkar, dan PKS tersebut. Namun, permintaan partai kepada TVOne untuk menayangkan secara langsung tidak ada sama sekali.

Sebelumnya, Prabowo-Hatta diduga  melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal, karena menyampaikan visi dan misi di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (1/6) atau usai pengambilan nomor urut pasangan capres dan cawapres. Orasi tersebut disampaikan di depan kader-kader Partai Demokrat dan disiarkan langsung oleh stasiun TVOne.

Lebih lanjut, menurut Syarief, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Partai Demokrat untuk menilai pasangan capres dan cawapres yang sesuai dengan visi dan misi partai berlambang mercy itu. Namun, tidak ada undangan resmi kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Kami tidak undang pasangan capres dan cawapres. Namun, kita umumkan di berbagai media, dan hanya pasangan Prabowo-Hatta yang merespon. Oleh karena itu kita fasilitasi acara penyampaian visi dan misi tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi TVOne Totok Suryanto yang juga dipanggil oleh Bawaslu, mengatakan bahwa stasiunnya menayangkan siaran langsung pemaparan visi dan misi Prabowo dan Hatta karena memiliki nilai berita yang cukup tinggi.

“Memang tidak perjanjian kontrak antara Demokrat dan TVOne. Kami menayangkan siaran langsung karena redaksi menilai memiliki nilai (rating) yang tinggi,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, pada saat itu Partai Demokrat belum menentukan sikapnya (koalisi) terhadap calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditetapkan, padahal sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan menetapkan kemana arah partainya pasca penetapan.  Oleh karena itu, tingginya nilai berita kegiatan tersebut, maka TVOne menyiarkan secara langsung acara itu.

 

Penulis                       : Falcao Silaban

alt

Keterangan

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan saat menandatangani berita acara klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta rajasa di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, Rabu (4/6). 

alt

Keterangan

Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak (putih) mengklarifikasi Wakil Pemimpin Redaksi tvOne Totok Suryanto (hitam)terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta rajasa di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, Rabu (4/6). alt

Keterangan

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan menerima berita acara klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta rajasa di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, Rabu (4/6). 

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 24 September 2019 WIB
To event remaining 2 days
Tempat :
Mabel POLRI, Jakarta
Waktu:
Minggu, 22 September 2019 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Surabaya
Waktu:
Minggu, 22 September 2019 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Bali
Waktu:
Sabtu, 21 September 2019 WIB
Tempat :
Bali
Waktu:
Jumat, 20 September 2019 WIB
Tempat :
Bali

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu