• English
  • Bahasa Indonesia

Sekjen Bawaslu: Harmonisasi Komisioner dan Sekretariat Kunci Suksesnya Pilkada

Medan, Badan Pengawas Pemilu – Upaya pengawasan internal Bawaslu untuk preemtif dan preventif mendukung dan mempertahankan opini yang sudah diraih Bawaslu yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 yang lalu adalah sangat penting karena mempertahankan WTP sangat sulit daripada meraihnya.

 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro saat memberikan pengarahan kepada peserta Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Gratifikasi dan Potensi Temuan BPK dalam Pengelolaan Dana Hibah pada Panwas Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Grand Angkasa International Hotel, Medan, Kamis (29/9) yang dihadiri Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas dan Daniel Zuchron, Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara Safrida Rahmawati Rasahan, Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumut Iwan Tero.

 

 “Meraih predikat WTP berbasis akrual tidaklah mudah. Tetapi dengan kerja keras  dan dukungan provinsi maka predikat tersebut dapat kita raih,” jelas Gunawan.

 

Selanjutnya Gunawan Suswantoro menyampaikan bahwa pengelolaan dana hibah sekarang berbeda dengan pengelolaan dana hibah sebelum tahun 2015. Beliau cukup prihatin karena posisi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sementara penggunaan anggaran ada di tingkat kabupaten/kota. “Ini penting, karena saya tidak mau mengorbankan kepala sekretariat (kasek) Bawaslu Provinsi hanya selaku KPA tetapi harus bertanggung jawab lebih, walaupun mekanisme sudah diatur, saudara harus bertanggung jawab baik formil maupun materiil,” terangnya.

 

Sekjen Bawaslu menyampaikan pula pentingnya koordinasi antara Panwaslih dengan Bawaslu Provinsi supaya tertib administrasi pengelolaan dana hibah karena masuk ke dalam sistem APBN Bawaslu Provinsi.

 

“Walaupun saudara menerima langsung dari Pemda kabupaten/kota, tapi tidak boleh sembarangan menggunakan anggaran tanpa melalui prosedur dan tanpa sesuai aturan. Ini saya tekankan menjadi penting, karena hal tersebut akan merusak sistem administrasi penggunaan anggaran itu sendiri. Satu provinsi saja rusak laporan keuangannya, maka laporan keuangan kita tidak mungkin bisa WTP. Lakukan sesuai aturan. Tidak usah neko-neko,” harapnya.

 

Gunawan mengatakan bahwa ada hal yang sangat mendesak disampaikan dimana langkah-langkah preemtif dan preventif ini menjadi penting untuk pengelolaan anggaran Pilkada serentak 2017, karena disatu sisi Bawaslu wajib mempertahankan WTP, disatu sisi Pilkada Serentak 2017 harus lebih baik daripada Pilkada Serentak 2015.

 

“Saudara-saudara di Pilkada 2015 sudah membuktikan  bahwa Pilkadanya juga bagus, 268 Pilkada sudah berhasil kita laksanakan dan pengelolaan anggarannya alhamdulillah bisa WTP. Ini tantangan besar bagi saudara yang menjadi Panwaslih di tahun 2017. Artinya harus punya semangat  ‘saya jangan sampai kalah, jangan sampai membuat kerikil di 2017’. Semangat itu harus dibangun di dalam hati saudara.  Ini juga akan terkait dengan evaluasi lembaga kita,” jelasnya.

 

Selain itu Sekjen Bawaslu mengingatkan pula agar pengawas pemilu mengawal pilkada dengan baik dan jujur. Harmonisasi antara komisioner dan sekretariat kunci suksesnya pilkada. Bila berujung di ranah hukum biasanya tidak harmonisnya komisioner dengan sekretariat. Saling curiga dan ujungnya saling melaporkan. Tolong jangan sampai seperti itu. “Lakukan koordinasi dengan baik dan transparan. Intinya teamwork yang baik bisa dilakukan kalau sama-sama jujur dan transparan,” tegasnya.

Penulis: Christina Kartika

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu