Sampaikan Urgensi Pengelolaan Data Pelanggaran Pemilu, Jajaran Bawaslu Diharap Miliki Catatan Pelanggaran

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Puadi mengatakan pentingnya pengawas pemilu memiliki catatan pelanggaran guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu berulang. Puadi juga menganggap  pelanggaran pemilu yang berulang sebagai salah satu urgensi pengelolaan data pelanggaran Pemilu.

 

“Dengan adanya catatan pelanggaran dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang. Itu sekaligus mencegah pelanggaran yang berulang, terutama dengan mencatat setiap pelanggaran terjadi". Hal tersebut diungkap Anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Data Pelaporan, Kajian dan Tindaklanjut Pelanggaran Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

 

Mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tersebut memberi contoh pelanggaran pemilu yang kerap berulang akibat minimnya pengawas pemilu mencatat temuan tersebut, semisal, daerah A memiliki catatan politik uang, maka pihak berwenang dapat memantau aktivitas pelanggar dan mengambil tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran yang berulang.

 

Terkait itu, dia meminta kepada jajaran pengampu penanganan pelanggaran Bawaslu untuk mempermudah proses hukum serta dapat membantu proses hukum dengan memberikan bukti yang jelas dan objektif.

 

“Data pelanggaran dapat membantu memudahkan proses persidangan dan data yang digunakan harus jelas dan objektif,” tegas Puadi.

 

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menambahkan, faktor digitalisasi sangat penting untuk memudahkan pengelolaan data.

 

“Digitalisasi pendataan penanganan pelanggaran diharapkan dapat membantu meningkatkan koordinasi Bawaslu secara hirarkis” Ujar Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda.Bawaslu Sampaikan Urgensi Pengelolaan Data Pemilu

 

 

 

 

Penulis dan Foto: Jaka Fajar

Editor: Rama Agusta