• English
  • Bahasa Indonesia

Rekapitulasi KPU Jatim Diwarnai ‘Hujan’ Interupsi

Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito, Dewita Hayu Shinta, Muhammad Arbayanto, Gatot Cahyo Baskoro, Choirul Anam pada saat memipin Rapat Pleno Lokasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Hotel Equator Surabaya Jawa Timur.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sedang berlangsung di beberapa daerah, perolehan penghitungan pemilihan suara Pilpres 2014 kini telah sampai pada tahap penghitungan tingkat KPU Provinsi, terutama di Jawa Timur yang kini sedang melakukan kegiatan rekapitulasi tersebut di  38 Kabupaten/Kota.

Dari pantauan Bawaslu di ruang rapat pleno pada kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang bertempat di Hotel Equator Jumat malam (18/7), ada beberapa pihak terkait yang hadir dari penyelenggara yaitu KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Saksi dari Pasangan Calon No 1, saksi pasangan calon no 2, dan beberapa tim sukses yang ikut merekap perhitungan suara di tiap-tiap Kabupaten.

Di awali dengan hujan interupsi mengawali proses rekapitulasi, yang datang dari saksi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut satu, Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa, terkait banyaknya Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Jawa Timur yang mencapai 209.000 suara, termasuk yang terbesar di Kota Surabaya sekitar 57.000 suara.

Menanggapi banyaknya interupsi, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito mengatakan, keberatan atau protes yang dilakukan saksi pasangan nomor dari calon nomor urut  1 maupun 2, tidak menghambat proses rekapitulasi yang berlangsung di KPU Provinsi jawa Timur, meski persoalan yang dipermasalahkan dapat tetap diproses oleh penyelenggara pemilu di tingkat Kota Surabaya.

“Untuk persoalan proses rekap harus tetap berjalan, namun apabila ada persoalan yang kemudian persoalan pada rekap tersebut masalah tersebut diselesaikan sambil berjalan, tidak mungkin kemudian kita merekap, ada persoalan-persoalan yang perlu pencermatan lebih dalam ini dan ditunda karena permasalahan tersebut, karena bagaimanapun tahapan harus selesai dua hari,” ujarnya.

Di dalam proses rekapitulasi rekapitulasi tersebut, lanjut Eko mengatakan, proses penghitungan suara di tingkat Provinsi juga harus terus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada, meskipun ada permasalahan beberapa daerah yang harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU), karena ditemukan pelanggaran oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau mencoblos di dua tempat pemungutan suara.

“Ada beberapa Kabupaten Kota seperti di Blitar, yang dilakukan PSU, yang berdasarkan atas rekomendasi Panwaslu. Kotak suara sudah ada semua di sini, nanti diubah mana yang ada perubahan,” ujarnya

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sufyanto mengatakan, terkait dugaan kejanggalan dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) serta pelanggaran pemilu lainnya akan tetap diproses oleh Panwaslu dan KPU, termasuk dengan melakukan pemungutan suara ulang bagi yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kendati demikian, Sufiyanto memastikan akan melakukan pencermatan permasalahan yang dipersoalkan pihak yang kurang puas dengan proses pemilu, dengan tetap berpegang pada peraturan perudangan yang mengatur.

“Terkait dengan DPKTb juga, memang pengawas pemilu kemudian menemukan ada pemilih yang juga menggunakan hak pilihnya di DPT yang tercantum dengan C6-nya, juga dia memilih di DPKTbnya. Itu yang terjadi di salah satu TPS di Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Wonokromo, bila geografisnya kan Wonokromo dengan Gayungan itu kan cukup dekat," ujarnya

"Ini yang menjadi hambatan pengawas pemilu, pengawas pemilu tidak bisa berandai-andai, karena harus bekerja atas nama peraturan perudang-undangan yang berlaku. pengawas pemilu tetap akan mengoreksi hasil dari yang sudah dilakukan proses klarifikasi,” ujarnya

Sementara itu,  Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Andreas Pardede, mengungkapkan  permasalahan di Kabupaten Sampang yang terdapat adanya kejanggalan terkait permasalahan jumlah hasil suara yang nihil atau nol suara untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2  untuk di 17 TPS di Kabupaten Sampang.

"Kami sudah menyampaikan kepada Panwaslu Sampang untuk melakukan langkah - langkah investigasi, dengan melakukan klarifikasi kepada petugas KPPS, dan melakukan audit pemilih dengan menggunakan metode sampling dilakukan dengan rekap data pemilih yang masing - masing 5% di tiap - tiap TPS," ujarnya.

Andres berjanji akan menindaklajuti untuk mengkroscek dan mengambil sampling data di 17 TPS di Kabupaten Sampang yang terindikasi adanya pelanggaran tersebut.

"Untuk itu kami mengecek form C6 dan C7 untuk membandingkat data tersebut di 17 tiap - tiap TPS," ujarnya

Pada hari pertama proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2014 oleh KPU Provinsi Jawa Timur hingga jumat malam, dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur yaitu, Surabaya, Sidoharjo, Mojokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, Gersik, Tuban,Bojonegoro, Jombang, Kota Malang, Kota Batu, Kota Kediri, Nganjuk, Kota Belitar, Belitar, Tulungagung,Trenggalek, Ngawi, Magetan, Kota Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember, Kota Madiun, Ponorogo, Pacitan, Bangkalan,Sampang, Pamekasan.

 

Penulis                 : Hendru Wijaya

Editor                    : Falcao Silaban

Suasana di dalam ruang pleno lantai 2 Hotel Equator yang di hadiri oleh Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Sufyanto, Anggota Bawaslu Provisnsi Andreas Pardede, dan Sri Sugeng Pujiatmoko.
Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu