Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof DR Jimly Asshiddiqie mengatakan, guna mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 yang berintegritas tidak hanya menyoal integritas penyelenggara pemilu saja, KPU dan Bawaslu melainkan pada peserta pilkada baik perorangan maupun partai politik dalam persaingan merebut suara dari masyarakat pemilih.
“Pilkada berintegritas bisa dimulai dari penyelenggara pemilu tetapi tanpa perubahan sikap mental peserta pilkada akan sulit mengatakan pilkada ini berintegritas,” kata Jimly saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (10/11).
Karenanya, tekad mewujudkan pilkada berintegritas tahun 2015, haruslah menjadi tanggungjawab semua pihak khususnya penyelenggara dan peserta pemilu. Dalam tahapan pilkada fokus peserta pilkada menurut Jimly sering beralih untuk menjegal pasangan lain dan mencari kesalahan pihak lain. Tidak fokus pada mengkampanyekan visi, misi dan program masing-masing untuk merebut simpati dan dukungan masyarakat pemilih.
“Saya mohon gunakan forum seminar ini kepada calon dan parpol untuk tidak saling jegal menjegal, jangan urusin orang lain, urus diri sendiri saja,” ujar Jimly.
Pada Pilkada Serentak, 9 Desember 2015, Provinsi Sulawesi Selatan akan memilih kepala daerah di 11 dari 24 Kabupaten/kota yang dimilikinya. Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menurut Prof Jimly masuk kategori zona merah berdasarkan catatan KPU RI.
Seminar nasional yang dibuka Rektor Unhas Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu menghadirkan sejumlah pembicara nasional yakni Ketua KPU Husni Kamil Manik, Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof. DR Muhammad Kausar Bailussy, Ketua Bawaslu RI periode 2008-2013, Bambang Eka Cahya Widodo. Sesi diskusi panel yang menghadirkan nara sumber nasional dipandu, Ketua Bawaslu RI Prof DR Muhammad selaku moderator.
Sementara itu Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan, lembaga-lembaga pemantau dunia mengakui pileg dan pilpres tahun 2014 lalu sebagai pemilu demokratis. Hal ini merupakan capaian prestasi Indonesia, namun saat ini yang ingin dicapai adalah pemilu berintegritas pada semua pihak yang terlibat di dalamnya.
“Kalau bicara pemilu demokratis itu sudah ketinggalan, sekarang jamannya pemilu berintegritas. Sekarang ini banyak lembaga negara dan lembaga internasional membuat parameter-parameter pemilu berintegritas, salah satunya penyelengara pemilunya tidak bermasalah,” ujar Husni saat diskusi panel.
Lebih lanjut Husni mengatakan, ada dua syarat pemilu demokratis, pertama tahapannnya terjadwal jelas dan terprediksi dan kedua hasilnya, tidak terprediksi sama sekali. Berbeda dengan pemilu pada masa orde baru yang tidak jelas jadwalnya namun hasilnya sudah terlihat jelas. Pemilu demokratis harus dibarengi dengan pemilu berintegritas baik pada tataran penyelenggara maupun pada peserta pemilu.
Ketua KPU RI Husni Kamil Manik optimis seluruh tahapan pilkada serentak 2015 dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Hanya sedikit daerah yang masih terdapat sengketa di tingkat Mahkamah Agung ditunda pengadaan kertas suaranya sampai batas waktu yang ditentukan. KPU RI kata Husni, sangat memperhatikan dan menjalankan rekomendasi pengawas pemilu manakala terjadi persoalan tahapan di daerah.
“Kami optimis Pilkada serentak 2015 tidak ada masalah, semua tahapannya bisa berjalan baik sampai saat ini,” ujar Husni.
Foto : raja monang silalahi
Penulis : raja monang silalahi
 |
 |
Webmail
