• English
  • Bahasa Indonesia

Penyelengara Diminta Antisipasi Pemilih di Luar Negeri

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa yang kerap menjadi permasalahan terkait soal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang bertambah secara masif dikarenakan antusias masyarakat yang ingin menggunakan hak suaranya pada Juli kemarin di pemilihan umum luar negeri. Kondisi yang membludak tersebut kurang diakomodir oleh penyelenggara khusnya PPLN yang bertugas pada saat pemilihan umum di luar negeri.

"KPU harusnya menghadirkan dari 130 (negara), minimal 1 orang agar mampu diakomodir oleh PPLN," ujar Nasrullah di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014).

Nasrullah mencontohkan di berbagai tempat oleh pengawas luar negeri seperti di Malaysia, Los Angeles, dan Melbourne, mengalami masalah yang sama.

Selain itu menurut Nasrullah, faktor penyebab DPKTb meningkat adalah ketika ada daerah-daerah tertentu yang membuka lapangan pekerjaan dan banyak WNI yang melamar pekerjaan di luar negeri.

"Mahasiswa dari Indonesia yang  kesana. Bahkan ada yang berasal dari Makassar. Mau tidak mau menggunakan hak pilih lewat DPKTb," kata Nasrullah.

Lanjut Nasrullah menambahkan dengan melihat banyaknya warga negera Indonesia yang berada luar negeri, banyak dari kalangan mahasiswa meminta agar dapat memilih melalui pos. Namun metode itu seringkali mengalami kendala soal administrasi, dengan resiko mengalami keterlambatan untuk menggunakan hak suara. "Sikap antusiasme juga (berpengaruh). Yang selama ini tidak terdaftar di DPT, karena antusiasme mereka terhadap pilpres, karena figur misalnya, membuat mereka tiba-tiba datang menggunakan hak pilih," jelas Nasrullah.

Nasrullah mengungkapkan banyak dari permasalahan yang sama dan terjadi di berbagai negara.

"Hal ini terjadi di Melbourne Malaysia, dan Los Angeles. Negara-negara ini banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia," ungkapnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi, Kamis (17/7) membuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu presiden dan wakil presiden di luar negeri. Ketua KPU Husni Kamil Malik membuka secara langsung rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta pemilu presiden dan wakil presiden di luar negeri di gedung KPU.

"Hari ini kita mulai tahapan rekapitulasi pemungutan suara pilpres di luar negeri berdasarkan sertifikat model D1 yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS dan dropbox," ujarnya.

Dalam kesempatanya Ketua KPU Husni mengatakan pelaksanaan pemilu di luar negeri berlangsung dengan suasana kondusif. Kendati demikian ia mengakui sempat terjadi dinamika di sejumlah tempat, seperti di Hong Kong, Los Angeles, dan Malaysia. "Hal itu nanti akan disampaikan informasi oleh Pokja PPLN dan diharapkan menjadi bagian dalam diskusi rapat pleno ini," ujarnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan pemilu presiden di luar negeri berlangsung di 130 tempat panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang tersebar di 96 negara dengan total tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) berjumlah 498. Metode pemungutan suara di luar negeri difasilitasi melalui tiga cara: pemilih hadir di TPSLN, melalui sistem dropbox, dan lewat surat pos.

Adapun pemilih yang menggunakan hak pilih mereka di TPSLN berjumlah 410.975. Sedangkan pemilih yang menggunakan sistem dropbox sebanyak 698.669 dan lewat pos ada 929.067 pemilih dari total pemilih yang tercatat di daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) sebanyak 2.038.711. Surat suara yang dikirimkan KPU melalui Kementerian Luar Negeri ke 130 tempat PPLN sebanyak 2.079.485 lembar.

Penulis        : Hendru Wijaya

Editor         : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu