Pemkab Manokwari Gelontorkan Rp 30 Miliar Untuk Pilkada Serentak

 

Manokwari,Badan Pengawas Pemilu -- Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat menyatakan kesiapannya mendukung pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2015 ini. Pemkab memastikan dana senilai Rp 30miliar siap digelontorkan untuk pemilihan bupati Manokwari.   

 

"Pemkab Manokwari sudah sangat siap mendukung pelaksanaan pilkada. Kami siapkan Rp 30miliar," kata Bupati Manokwari, Bastian Salabai dalam acara 'Sosialisasi Tatap Muka Bersama Stakeholders dan Masyarakat dalam Penanganan Pelangggaran Pilkada 2015", di Balai Diklat Manokwari, Papua. Barat, Sabtu (9/5).

 

Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi penanganan pelanggaran pilkada serentak yang diselenggarakan Bawaslu RI. Sosialisasi dihadiri semua pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan partai politik, KPU Kabupaten Manokwari, perwakilan dari kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar sebagai pemilih pemula, tokoh perempuan dan media massa.

 

Bastian menambahkan, dana yang sudah dialokasikan pemerintah daerah diharapkan dapat menunjang fungsi kerja. Yang telah diamanatkan konstitusi kepada KPU sebagai penyelenggara pilkada, Panwaslu sebagai pengawas dan aparat kepolisian yang menjalankan fungsi pengamanan.

 

"Dari Rp 30miliar itu rinciannya silahkan dibagii sesuai kebutuhan KPU, Bawaslu dan pihak keamanan," ujarnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Alfredo mengatakan, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak yang baru pertama kali digelar di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, menurutnya Bawaslu tidak akan bisa bekerja optimal tanpa dukungan dari semua pihak.

 

Bawaslu, lanjut dia, juga harus menyosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Pengawasan pilkada tidak hanya dibebankan kepada Bawaslu, tetapi juga dilakukan masyarakat.

 

"Peran kita mengawasi agar kompetisi polititk berjalan dengan baik dan benar. Pengawasan partisipatif dibangun selama tidak merugikan atau menguntungkan kepentingan politik pihak tertentu," ungkap Alfredo.

 

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan, kesiapan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan pilkada bisa dilihat dalam empat kriteria. Pertama, pemda wajib memberikan fasilitasi anggaran.

 

Kedua, pemda diharapkan memberikan fasilitasi sumber daya manusia. "Misalnya saja pilkada membutuhkan tenaga PNS dari pemda untuk mengatur soal keuangan. Karena ini uang daerah, APBD yang kami pakai," ujarnya.

 

Ketiga, Nasrullah melanjutkan, pemda diharapkan memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pilkada. Tidak hanya sekretariat bagi KPU dan Panwaslu. Tetapi juga melingkupi sarana dan prasarana untuk kegiatan penyelesaian sengketa pencalonan yang telah dilimpahkan kepada Panwaslu dan Bawaslu Provinsi.

 

Kriteria keempat, menurut Nasrullah, pemda harus mendukung rangkaian kegiatan pilkada yang disusun cukup panjang. Lantaran dalam kegiatan pilkada, pemda merupakan pengguna atau pihak yang paling berkepentingan. Sehingga kesuksesan pilkada tidak terlepas dari dukungan pemda.

 

"Pemda dalam pilkada itu user. Banyak yang enggak paham, makanya banyak yang cuek," kata dia. (Ira Sasmita)